' Sekretariat DPRD Jabar Terapkan Biaya Perjalanan Dinas System At Cost - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Sekretariat DPRD Jabar Terapkan Biaya Perjalanan Dinas System At Cost

Sekretariat DPRD Jabar Terapkan Biaya Perjalanan Dinas System At Cost

Written By lingkar jabar on Thursday, April 4, 2013 | 12:24 PM





Bandung(LJ)  Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk juga DPRD Jabar akan menerapkan biaya perjalanan dinas dengan cara At Cost atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pemberlakuan system At Cost  ini, berdasarkan Permendagri No.16 tahun 2013 tentang perubahan perubahan No 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013.Per awal April ini.

Menurut Sekretaris  DPRD Jabar Hj. Ida Hernida mengatakan, mulai  hari ini, Senin, 1 April 2013,  Sekretariat DPRD Jabar  juga memberlakukan perjalanan dinas dengan system At Cost, baik terhadap staf Setwan maupun bagi seluuruh anggota  DPRD Jabar, ujar Ida  kepada wartawan di ruang kerjanya.
          Terkait penerapan system At-Cost ini, kita  telah mensosialisasikan kepada seluruh staf Setwan, namun bagi anggota dewan belum seluruhnya, hal ini karena kesibukan anggota dewan. Setwan bersama pimpinan DPRD Jabar akan mensosialisasi secepatnya kepada seluruh anggota dewan.
         Sementara itu, ditempat terpisah anggota Komisi A DPRD Jabar H. Deden Darmansyah kepada wartawan mengatakan, penerapan system At Cost,  sah-sah saja agar  semua biaya perjalan dinas dapat terkontrol, tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, juga  diharapkan dapat  mencegah perbuatan korupsi kecil-kecilan dari biaya perjalan dinas,kata wail rakyat dari F-PDIP ini.
   Menurut legislator yang cukup vokal ini,namun sebelum system At Cost ini diterapkan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, bagi bagi kalangan PNS maupun Anggota DPRD. Hal ini mengaingat setiap PNS dan anggota Dewan melakukan perjalan Dinas harus ada  pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah,ujar legislator daerh pemilihan Karawang ini.
    Dikatakan kegiatan Sosialisasi dan Bintek itu diperlukan, agar PNS dan anggota dewan paham dan bertanggung penggunaan biaya perjalanan,imbuhnya seraya menerangkan ada beberapa item biaya perjalanan dinas dengan system At cost, diantaranya biaya transportasi harus ada bukti tiket,  penginapan harus ada bill/ kwitansi hotel, uang representative dan sewa kendaraan dalam kota harus  ada bukti kwitansi atau bon. Sedangkan untuk uang harian berupa uang makan, uang saku dan transportasi local tidak perlu bukti pertenggungjawaban. Namun besarnya sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas. 
 Berdasarkan PP 24 tahun 2004, kedudukan anggota dewan itu secara protokuler setara dengan esselon II,  namun kedudukan keuangannya setara dengan golongan 4 tingkat A atau setara dengan sekda. Untuk itu, penerapakan system At Cost bagi anggota  dewan harus ada Pergub tersendiri yang mengatur perjalanan dinas anggota dewan.
Dalam rapat Komisi A dengan Sekwan beberapa  hari lalu, Komisi A meminta kepada  Sekwan agar besaran perjalanan dinas anggota dewan disetarakan setingkat sekda tidak disetarakan setingkat esselon II ( Kepala dinas), ujarnya.
Lebih lanjut Deden mengatakan, dengan pemberlakuan system At Cost ini, tentunya akan menambah kesibukan bagi staf yang mendampingi anggota dewan saat melakukan perjalanan dinas. Karena harus membuat laporan pertanggungjawaban  penggunaan anggaran yang disertai dengan bukti-bukti yang sah.
Saat ditanya, apakah dengan system at Cost ini tidak ada cela untuk mencari keuntungan?... Bagi anggota dewan mungkin sudah tidak ada mengingat anggota dewan hanya dikasih uang harian, sementara yang lainnya di pegang oleh staf. Sedangkan bagi staf, masih ada cela untuk mencari keuntungan  yaitu diantaranya dari harga tiket tentu ada diskonnya.  Biaya penginapan, juga ada diskonnya.   Termasuk  diskon biaya sewa kendaraan dalam.
Deden juga berharap agar,  secepatnya Pimpinan Dewan dan Sekwan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tertalit penerapan system At Cost perjalanan dinas.  Hal ini, agar tidak terjadi salah persepsi antara anggota dewan dengan staf pendamping saat melakukan perjalanan dinas/ kunjungan kerja atau study banding.tuturnya.(Fas)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger