' Sat Pol PP Kabupaten Cianjur Susah Tertibkan Villa Tak Berizin Milik Pejabat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Sat Pol PP Kabupaten Cianjur Susah Tertibkan Villa Tak Berizin Milik Pejabat

Sat Pol PP Kabupaten Cianjur Susah Tertibkan Villa Tak Berizin Milik Pejabat

Written By lingkar jabar on Thursday, April 4, 2013 | 12:15 PM






CIANJUR-LJ-Banyaknya pejabat penting yang memiliki vila di Kecamatan Cipanas, Pacet dan Sukaresmi, sehingga menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur menerbitkan bangunan-bangunan vila disinyalir tak berizin yang berdiri di sejumlah kawasan resapan air dan lahan hijau di wilayah Cianjur Utara.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra mengatakan, agenda penertiban bangunan-bangunan vila diduga tak berizin memang sudah direncanakan. Malahan belum lama ini Tohari sempat mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi membahas bangunan-bangunan vila yang diduga tak berizin.
"Fokus bahasan rapat koordinasi di Bandung itu menyangkut kendala penertiban vila-vila diduga tak berizin yang dimiliki pejabat-pejabat penting di Jakarta. Kalau berbicara aturan tentunya tidak menjadi halangan untuk menertibkannya. Hanya saja ewuh pakewuh karena ada rasa kagok," kata Tohari kepada LINGKARJABAR, Rabu (3/4).
Tohari mengatakan, penertiban bangunan vila-vila diduga liar itu memang perlu perencanaan dan penanganan matang. Pihaknya tak terburu-buru melakukan penertiban sebelum data dan fakta di lapangan dikantongi.
"Untuk melakukan penertiban kita pastinya tak berjalan sendiri. Nanti kalau memang data dan faktanya sudah dipegang, kita akan koordinasi dengan unsur muspida, seperti TNI/Polri untuk mendampingi upaya penertiban," katanya.
Hingga saat ini, kata Tohari, pihaknya tak memiliki data riil jumlah bangunan-bangunan yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, secara teknis yang memegang data adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim).
"Setiap akan menertibkan IMB, kita juga diajak berkoordinasi untuk membahasnya. Tapi hanya pada tahap awal saja koordinasinya. Kita sebetulnya simpel, ketika ada bangunan tak memiliki IMB, tentunya harus ditertibkan," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto menilai, setiap pembangunan pasti ada izinnya. Hanya saja saat ini banyak izin yang disalahgunakan. Misalnya saja tadinya untuk rumah tinggal menjadi disewakan.
"Saya sudah menyarankan agar ada perubahan izin bagi setiap vila untuk dijadikan resort. Kalau resort itu memang pajaknya ada. Selama ini vila itu masuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan nilai yang kecil. Kami yakin jika nanti pajaknya diubah menjadi pajak resort, maka akan besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini vila-vila itu hanya membayar pajak hunian," tandas Gatot. (rus)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger