' Ratusan Massa Ontrog DPRD Kota Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Ratusan Massa Ontrog DPRD Kota Bogor

Ratusan Massa Ontrog DPRD Kota Bogor

Written By lingkar jabar on Monday, April 8, 2013 | 6:20 PM



BOGOR.(LJ) ;Ratusan massa dari Hizbuth Tahrir Kota Bogor kembali turun ke jalan melakukan demo penolakan Rancangan Undang Undang Ormas baru di halaman  Gedung DPRD Kota Bogor senin (08/04).
Mereka menilai Undang Undang nomor 8/1985 yang mengatur  Ormas (Organisasi Masyarakat) itu mengontrol dan merepresi ala orde baru, larangan berpolitik dan kontrol ketat ormas oleh pemerintah.


Meski dalam hitungan hari lagi rancangan undang undang tersebut akan di paripurnakan di DPR RI – mereka akan tetap mengawal hingga pengesahan RUU tersebut di tinjau kembali.  Ketua DPD Hizbut Tahrir Bogor Gus Uwik menjelaskan RUU itu di nilai diskrimiatif karena ada pembedaan pengaturan antara Ormas biasa dengan Ormas yang merupakan sayap partai yang tertuang pada Pasal 4 RUU Ormas itu.  Sehingga terkesan parpol mau menangnya sendiri. Semua Ormas dalam RUU tersebut harus tunduk kepada RUU ini, tentunya hal itu akan berbeda perlakuannya apabila ormas di maksud bukanlah underbow parpol.  Dan salah satu yang sangat di khawatirkan bagi HTI, jelas Gus Uwik yaitu penerapan asas tunggal pancasila dalam platform ormas yang nantinya berdampak pada otoritarianisme orde baru lampau.

" Ini sama saja seperti jaman orba seperti dulu, banyak aktivis muslim yang di kriminalisasikan hanya karena asas pergerakannya berlandaskan Islam bukan pancasila". Tuturnya di sela demo di halaman kantor DPRD Kota Bogor ,  senin (08/04).
RUU ini juga berpotensi sangat besar untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih.

Namun di sisi lain justru banyak yang mendukung dengan hadirnya RUU Ormas terutama dari kalangan nasionalis seperti Partai Gerindra dan PDIP.  Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Bogor - Iwan Setiawan  mengatakan
" Partai Gerindra bersikap  mendukung penggunaan asas Pancasila, Pancasila jelas tak bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia". Pungkasnya .

Di sisi lain Ketua Umum LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat Indonesia -Khotman Idris menambahkan, keberadaan  ormas perlu di tertibkan, . Pasalnya di era kebebasan berpendapat seperti sekarang ini banyak ormas yang mengambil alih fungsi lembaga pemerintah, seperti  melakukan sweeping, serta melindungi kepentingan kelompok  dan main hakim sendiri.  
YOF
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger