' Program Bansos Kebun Bibit Rakyat 2012 Patut Ditelusuri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Program Bansos Kebun Bibit Rakyat 2012 Patut Ditelusuri

Program Bansos Kebun Bibit Rakyat 2012 Patut Ditelusuri

Written By lingkar jabar on Wednesday, April 3, 2013 | 11:53 AM



INDRAMAYU(LJ) – Semakin tertutupnya informasi tentang pelaksanaan Program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tentang Bansos Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Indramayu Jawa Barat tahun 2012, maka semakin menguatkan dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan uang negara dan patut ditelusuri, hingga mendapatkan perhatian serius dari Lembaga Bantuan hukum Universitas Wiralodra Indramayu, pasalnya program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu terkesan dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu mengatasnakan kepentingan rakyat.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unwir Indramayu H. Urip Sucipto, SH saat ditemui Lingkar Jabar di Kantornya, Selasa(2/3)kemarin mengatakan bahwa jika target yang harus dicapai 40 ribu bibit perkelompok  dikalikan 23 kelompok yang ada, maka bisa dibayangkan setidaknya Kabupaten Indramayu memiliki  920 ribu bibit yang harus diberikan kepada masyarakat sekitar, namun apakan program tersebut tepat sasaran atau tidak jika penerima program  KBR pada kenyataanya tidak ada aktifitas  ditengah tengah masyarakat, oleh karena itu patut ditelusuri kebenaran informasi itu karena pelaksanaan program KBR menyangkut uang Negara dan jika disalahgunakan harus segera diproses secara hukum.
“ Progran KBR yang terjadi diIndramayu pada anggaran 2012 kemarin patut diduga dan ditelusuri dengan jelas, dimana kegiatanya, siapa yang menerima, dan berapa nominal bantuan tersebut, jika indikasi manipulasi data penerima bahkan sampai indikasi penyelewengan, pasti ada maksud maksud tertentu maka penyalahgunaan uang rakyat harus diproses  aparat penegak hukum.” Paparnya
Dikatakan Urip setelah pihaknya mempelajari dan menelaah program tersebut, beberapa bentuk penyimpangan itu dapat terlihat dengan jelas diantaranya jumlah target pencapaian program yang meragukan, keterbukaan informasi public yang tidak fair serta adanya muatan kepentingan kelompok tertentu, maka jika program KBR yang telah dilaksanakan di Kabupaten Indramayu tidak segera ditanggapi oleh aparat penegak hukum dipastikan pada tahun 2013 pelaksanaan program ini jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya, oleh karena itu pihaknya berharap kepada masyarakat dan semua pihak untuk pro aktif dalam mengungkap kasus bansos ditubuh Dinas Kemenhut Indramayu.” Terkait dengan hasil pemeriksaan irjen, mungkinkah petugas pemeriksa,  akan menghitung satu per satu dari sekian bibit yang sudah dicapai sebagai sasaran program dan target pencapaian, kemudian kenapa kadis hutbun terkesan cuci tangan dan menganggap proyek titipan pusat sehingga , sebaiknya kalimat itu tidak muncul dari seorang kadis yang terkesan menutup nutupi.” Ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu Firman Mirtako saat dikonfirmasi Lingkar Jabar mengatakan bahwa program bansos itu langsung diterima kepada penerima bantuan melalui rekening kelompok masing masing  dan jika memang terjadi ketimpangan dilapangan maka patut diluruskan karena pelaksanaan program tersebut dishutbun Indramayu hanya memfasilitasi agar program bantuan cepat sampai kepada penerima. ” Semua dikelola dari sana, Kita hanya sebatas mengawal , membantu dan  memfasilitasi agar program itu sukses, kita hanya menunjuk temen temen sebagai tim teknis dilapangan, adapun terkait teknis dan pendampingan itu sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab bapedas hutbun bandung. Kita tidak mengelola secara langsung, dan perlu diperhatikan bahwa program Ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , adapun pola penyerapan anggrannya itu 30 % untuk pemberdayaan dan 70% untuk konservasi.” Paparnya.
Saat ditanya adakah keterkaitan dan keterlibatan partai politik dalam upaya melakukan intervensi bahkan bermain didalam program bansos ini, kadishutbun membantah jika program tersebut ada ikut andil partai politik. “ Wah itu saya tidak tau, karena murni program ini dari kemenhut.” Ujar Firman. Sementara secara terpisah salah satu penerima dan diduga fasilitator dari partai politik tertentu AI saat dihubungi Lingkar Jabar via HP membantah dan pihaknya tidak tau menau tentang program bansos KBR di kementerian Kehutanan RI.
Publik berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap dugaan penyelewengan dibalik pelaksanaan program bansos dan bantuan pemerintah ditubuh Kementerian Kehutanan yang nilainya milyaran rupiah untuk Kabupaten Indramayu. ***IHSAN

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger