' Kondusifkan Pasca Lelang Pangonan Kades Ilir Diduga Bagi Bagi Upeti - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kondusifkan Pasca Lelang Pangonan Kades Ilir Diduga Bagi Bagi Upeti

Kondusifkan Pasca Lelang Pangonan Kades Ilir Diduga Bagi Bagi Upeti

Written By lingkar jabar on Friday, April 12, 2013 | 10:45 AM




INDRAMAYU (LJ), Pasca dilaksanakan lelang sewa lahan eks-pengangonan  Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jabar, yang disinyalir digelar secara terselubung di salah satu rumah makan,  (baca LJ edisi 1 dan 4 April), memicu konflik yang berkepanjangan antara Kuwu (Kepala Desa) dengan sejumlah tokoh masyarakat desa tersebut, hingga berita ini diturunkan belum juga ada titik temu. Bahkan informasi yang didapat, Kuwu telah membagikan upeti bernilai jutaan rupiah kepada sejumlah tokoh masyarakat, yaitu Wr, Tr, Jg, Kn, Tn, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, serta salah satu anggota Dewan dari Fraksi Golkar yang berinisial H.Ks. Yang diduga untuk mengkondusifkan wilayah kerja Kuwu desa Ilir pasca lelang tanah eks pengangonan.

Meski bebarapa kali LJ mencoba menemui Kuwu yang bersangkutan di Kantor Desa Ilir tetapi belum juga didapati komentarnya karena selalu tidak ada ditempat dan terkesan menghindar dari wartawan
.

Kuwu mendelegasikan kepada Sekertaris desa (Sekdes) untuk menyampaikan keterangannya kepada Lingkar Jabar (Rabu, 10/4). Diruang kerjanya Carbani, Sekdes Ilir, mengatakan bahwa  apa yang dilakukan tim pelaksana lelang dalam hal ini pihak desa dan kecamatan sudah sesuai prosedur, dan untuk kelompok mereka (Konang Cs.) yang tidak dilibatkan selaku peserta lelang, atas pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada yang lainnya agar dapat merasakan garapan lahan tersebut." Pemenang lelang MT 2013ini dimenangkan oleh Kusnawati warga blok Darusalam desa Ilir. sementara dengan sejumlah tokoh masyarkat seperti Wr, Tr, Jg, Kn dan Tn telah diberi kompensasi adapun nilainya saya tidak tahu”, papar ulis

Ulis Carbani menambahkan terkait bagi bagi amplop dimaksud diantarkan langsung kepada yang bersangkutan oleh saya dan Halim.adapun  beberapa tokoh masyarakat lainnya langsung diberikan oleh Kuwu termasuk H.Ks salah satu anggota Dewan yang berdomisili di desanya. “Adapun nilainya saya tidak tahu karena sudah didalam amplop”, terangnya.


Menanggapi tentang pembagian upeti yang diantarkan melalui kurir (Halim) kekediamannya, salah satu warga Kn menyampaikan kepada LJ bahwa pihaknya mengakui adanya titipan yang diberi dari Kuwu melalui Halim, akan tetapi dia tidak merasa menerima langsung “waktu itu saya sedang tidak ada dirumah dan yang menerima istri saya, dan itu belum saya gunakan sampai sekarag kalau diminta lagipun silakan, dan kalau memang Kuwu beralasan memberi kesempatan kepada yang lain kenapa pemenang lelang dari pihak itu-itu saja," ujarnya.

Menyikapi hal itu LSM Aliansi Indonesia DPC Indramayu, Nurcholis, menuturkan kepada LJ bahwa pengelolahan atas lahan dimaksud sudah jelas  diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2009, tentang pengelolahan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tana eks pengangonan,  akan tetapi yang dilakukan baik tim pelaksana lelang dan pengarah lelang terkesan mengabaikan aturan. Karena dalam aturan tersebut jelas tertuang tentang tata cara lelang seperti yang tercantum dalam bab III pasal 4, ayat (1) tentang tempat lelang dan  ayat (2) tim pelaksana lelang sebelum melaksanakan lelang harus mengumumkan terlebih dahulu 10 hari sebelum pelaksanaan lelang. Begitupun yang tertuang dalam pasal 6 ayat (2) dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan desa tim lelang mengupayakan harga yang tinggi dan wajar.

“ Jika lelang lahan seluas 80 bau atau sekitar 57 Ha hanya dilelangkan dengan harga Rp.120 juta, apakah itu merupakan harga yang tinggi dan wajar, kalau dibandingkan dengan harga sewa garapan pada umumnya harga tersebut merupakan harga yang sangat rendah dan tidak wajar. Dan hal itu akan mengurangi pendapatan daerah dan desa terkait.  jika mekanisme pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan aturan yang ada, apakah dianggap sah setelah tertuang dalam berita acara, kemudian adanya bagi-bagi upeti kepada sejumlah tokoh masyarakat, kalau bukan untuk menutupi  kekeliruan yang dilakukan kuwu tersebut.” tandasnya ROB/IHS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger