' Hasil Reses DPRD Jabar Di Paripurnakan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Hasil Reses DPRD Jabar Di Paripurnakan

Hasil Reses DPRD Jabar Di Paripurnakan

Written By lingkar jabar on Thursday, April 4, 2013 | 5:06 PM





Bandung (LJ) Wakil rakyat yang tersebar di 11 daerah pemilihan di Jawa Barat,selama dua pekan melakukan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi kustituen di daerah pemilihannya.Melaporkan kegiatan tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Laporan Reses I Tahun Sidang 2013 yang dipimpin Ketua DPRD Irfan Suryanagara kemarin.
   Fraksi Partai Demokrat (F.PD) menyampaikan aspirasi reses diantaranya terkait dengan bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp. 100 juta untuk pembangunan infrastruktur desa, Gubernur diminta adil untuk juga memberikan bantuan kepada semua kelurahan yang ada di Jawa Barat.
   Selain hal tersebut, menurut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Anggota DPRD dari F.PD, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan masih mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat meminta agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam mengeluarkan kebijakan. Janji Gubernur untuk menggratiskan sekolah sampai jenjang SMA dan sederajat diharapkan dapat terealisasi bulan Juli 2013, gratis dan tidak ada pungutan liar.
   Fraksi PDI.P dalam laporan resesnya yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan pelayanan publik masih bersifat birokratis dan belum partisipatif bagi masyarakat. Program pembangunan yang ada pun masih bersifat top down belum bottom up sehingga ketergantungan pada pemda masih tinggi.
   Dalam laporannya tersebut, F.PDI.P juga meminta agar program universal coverage dalam bidang kesehatan yang direncanakan berupa KTP berasuransi harus segera dipersiapkan dan direalisasikan agar masyarakat bisa segera terlayani dan mengurangi tingkat kematian masyarakat yang disebabkan terlambatnya pelayanan pasien oleh rumah sakit.
   Sementara itu, sebagaimana yang disampaikan F.PD, Fraksi Partai Golkar (F.PG) dalam laporannya menyoroti masih banyaknya keluhan dari kepala desa yang belum menerima bantuan Rp. 100 juta seperti yang telah dijanjikan oleh Gubernur.
   F.PG juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu hampir diseluruh kota/kabupaten belum menikmati pelayanan kesehatan melalui Jamkesda maupun Jamkesmas.
   Terkait bantuan ADD untuk Desa, F.PKS dalam laporan resesnya menyampaikan agar bantuan tersebut langsung diterima oleh lurah/kuwu agar tidak ada potongan di kecamatan yang besarnya mencapai Rp. 10 juta dan di kabupaten sekitar Rp. 2 juta sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah.
   Pemprov Jabar diharapkan juga membuat skema berbagai bentuk kredit ataupun dana bergulir yang lebih mudah diakses bagi masyarakat baik yang disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga non bank.
   Melihat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, F. PPP dalam laporannya meminta agar Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih dalam memenuhi kekurangan PPL dan PKL pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan baik dari aspek jumlah maupun kesejahteraannya.
   Sebagaimana fraksi yang lain, F.PPP juga menggarisbawahi agar Pemprov Jabar lebih fokus lagi dalam mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan yang menuju dan menghubungan sentra-sentra produksi  terutama produksi pertanian di Jabar.
   Selain masalah infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur irigasi juga mendapatkan sorotan dari fraksi-fraksi diantaranya F. Gerindra. F. Gerindra dalam laporan resesnya mengemukakan pentingnya perbaikan irigasi untuk menanggulangi kebutuhan air bagi pertanian saat musim kemarau.
   Pada paripurna yang sama, Fraksi PAN menyampaikan keluhan petani terkait kelangkaan pupuk dan sarana produksi pertanian yang terjadi pada setiap musim tanam. Pemerintah diminta secara proaktif, antisipatif, responsif dan bertindak tegas terhadap setiap penyelewengan distribusi pupuk serta meninjau kembali tata niaga pupuk yang berjalan saat ini.
   Belum optimalnya keberadaan lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan menengah menjadi sorotan Fraksi Hanura-PKB dalam laporan resesnya. Dikemukakan sebagai upaya antisipasi terhadap hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya penguatan kegiatan usaha koperasi di daerah melalui program-program yang secara langsung dapat menstimulus peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang pada tataran operasional di lapangan sering kebablasan dan menimbulkan konflik di masyarakat.(fas)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger