' DPRD SOROTI UJI PUBLIK TENAGA HONORER KATAGORI DUA OLEH BKD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » DPRD SOROTI UJI PUBLIK TENAGA HONORER KATAGORI DUA OLEH BKD

DPRD SOROTI UJI PUBLIK TENAGA HONORER KATAGORI DUA OLEH BKD

Written By lingkar jabar on Thursday, April 4, 2013 | 3:50 PM



Sub ang (L J ) DPRD Kabupaten Subang mencurigai banyak tenaga honorer Kategori
2 (K2) yang menjadi peserta uji publik oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Subang tidak memenuhi persyaratan mengenai ketentuan masa kerja,
bahkan diduga banyak yang Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau Surat
Perintah (SP) kerjanya “direkayasa”.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang, Ating Rusnatim membenarkan
adanya sinyalemen tersebut. Dia mengatakan, batas minimal masa kerja
yang dipersyaratkan dalam uji publik untuk nantinya bisa mengikuti
tahap seleksi (testing) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) adalah harus
mengantongi Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau Surat Perintah (SP)
Januari tahun 2005.

“Tapi kami curiga, saat ini banyak honorer yang di-uji publikan oleh
BKD itu mengantongi SK atau SP-nya dibawah tahun 2005, sehingga jelas
tidak memenuhi syarat untuk diloloskan ke tahap berikutnya”, ujar
Ating, kemarin (4/4) Usai  mengikuti
acara riung mungpulung dihari jadi yang ke 65 Kabupaten Subang 5 April 2013.

Dia mengaku telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat mengenai
adanya tenaga honorer peserta uji publik yang “bermasalah” tersebut.

“Bagi yang tidak memenuhi syarat, kami minta BKD segera mencoretnya,
supaya ke depan tidak jadi persoalan rumit”, tandasnya.

Bahkan, sebut Ating, diduga kuat banyak peserta uji publik yang Surat
Keputusan (SK) pengangkatan atau Surat Perintah (SP) kerjanya
“direkayasa”, “dimanipulasi” agar memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

“Yang sangat riskan untuk dimanipuasi atau direkayasa ini adalah SP
(Surat Perintah Penugasan—red), dimana SP itu bisa saja dimundurkan
waktunya menjadi tahun 2005, padahal bisa jadi SP-nya di bawah tahun
tersebut. Misalnya, jadi sukwan tahun 2008, namun di SP-nya tercantum
jadi Sukwan sejak tahun 2004. Ini jelas rekayasa dan melanggar
ketentuan. Sehingga konsekwensinya, bagi yang terbukti melakukan itu
ya harus dieliminir”, ujar pria yang juga menjabat Ketua DPC Taruna
Merah Putih (TMP) Subang ini.

Dia menambahkan, melalui uji publik ini, diharapkan BKD mau bersikap
akomodatif untuk menerima respon maupun kritikan dari masyarakat
mengenai permasalahan dalam rekrutmen CPNS ini. Sebab, yang namanya
uji publik itu, sebut dia, mengandung arti bahwa publik punya
kewenangan untuk menguji legalitas para sukwan yang sudah
dikategorikan K2 ini.

“Uji publik ini harus kita kawal bersama-sama supaya tidak terjadi
penyimpangan”, pungkasnya.


Kepaala Bidang Pengadaan di Kantor  Badan Kepegawaian daerah ( BKD ) Heri Tantan
Membantah  pihak
Kantor BKD telah melakukan rekayasa ,karena  Peserta yang di Uji Publik melalui Media  Harian Pasundan Ekpres telah sesuai dengan
hasil Peripikasi yang dilakukan oleh badan Kepegawaian daerah.
Karena  data  para tenaga Sukwan yang masuk Kepada
Katagori  dua ( KA 2 ) itu hasil data
yang dikirimkan oleh setiap SKPD kepada BKD.
Berarti  bila memang
terjadi  ada perubahan  SP bukan kesalahan BKD melainkan kesalahan
setiap SKPD, Namun menurut Heri , adanya rekayasa yang dilakukan  oleh setiap SKPD  menurutnya sangat tidak mungkin karena .
Telah sesuai  dengan surat
edaran dari menpan No.10 tahun 2011 tentang pendataan  Tenaga Honorer Katagori satu ( Ka 1 ) dan
Katagori dua ( Ka2 ) pungkasnya. Ade.  
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger