' Dishutbun; Izin Penjarangan Mangrove Ditunggangi Gapoktan Ala Preman - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dishutbun; Izin Penjarangan Mangrove Ditunggangi Gapoktan Ala Preman

Dishutbun; Izin Penjarangan Mangrove Ditunggangi Gapoktan Ala Preman

Written By lingkar jabar on Monday, April 1, 2013 | 2:59 PM



INDRAMAYU(LJ) – Izin penjarangan mangrove yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu nomor 522/94-PPH resmi diteken pada tanggal 11 maret 2012, dicabut dan akan dikaji ulang oleh utusan dishutbun, pasalnya pencabutan izin dimaksud disebabkan karena adanya pengaduan dari pihak lain yang diduga pengurus gapoktan mangrove diwilayah tersebut.

Langkah yang ditempuh oleh dan atas nama dinas dinilai janggal dan penuh dengan kepentingan oknum pengurus gapoktan yang bergaya preman, indikasi itu mencuat saat hutan mangrove yang ditebang oleh pemilik izin pada, Jum’at(15/3)kemarin tiba tiba pukul 14.00 wib Tokid(45) warga desa parean girang atas perintah H. Suryani penggarap lahan An. Supardi yang sedang melakukan penebangan dipaksa untuk menghentikan aktifitas penjarangan mangrove dengan alasan yang tidak jelas.

“ Kenapa penjarangan dihentikan, kami sudah mendapatkan izin resmi dari hutbun Kabupaten Indramayu, jika harus berhenti nanti saya hubungi dulu pemilik izinnya H. Suryani.” Papar Tokid kepada Lingkar Jabar, Minggu(30/3)kemarin.

Tokid manmbahkan jika ada masalah dilapangan dipastikan rekomendasi Kuwu Desa Ilir melalui surat izin nomor 51/Ds.155.16/III/2012 tentang izin garapan penjarangan untuk H. Suryani yang ditandatangani langsung Kuwu Sahudi patut dipertanyakan, sementara alasan pembatalan izin tidak jelas.” Kalau izin ini dicabut bagaimana dengan keabsahan tandatangan surat itu, termasuk dengan uang yang sudah kami keluarkan, ngurus izin ini menggunakan modal, bisa dibayangkan rincian penggunaan uang itu untuk  kuwu 1 juta, untuk  polsek kandanghaur 1.2 juta, buat dishutbun 200 ribu dan RPH 300 ribu belum untuk membayar tenaga kerja 1.2 juta selama 4 hari dan sewa perahu 300 ribu,  terus terang kami sudah mengeluarkan uang banyak lebih dari 4 juta, siapa yang tanggung jawab.” Ungkap tokid.

Sementara H. Suryani yang merasa dirugikan mencoba menghubungi Kuwu Ilir Suhudi untuk meminta pertanggung jawaban terkait rekomendasi izin dirinya, namun tidak mendapat hasil dan sampai sekarang penjarangan pohon mangrove belum bisa dilakukan sampai menunggu kejelasan.

“ Jika persoalan ini berlarut larut kami akan mengajukan keberatan kepada pihak yang berwajib.karena kami sudah menempuh proses perizinan yang dikeluarkan dishutbun sementara alasan pencabutan izin tidak jelas bakhan terkesan bergaya preman siapa berani gue ” Tutur H. Suryani kepada Lingkar Jabar.

Terpisah Tarno Petugas lapangan yang juga Kabid dishutbun Indramayu saat dihubungi lingkar jabar via telpon seruler tentang alasan pencabutan surat izin tersebut, belum bisa memberikan tanggapan. Termasuk keberadaan Kuwu Ilir saat dikonfirmasi dirumahnya tidak ada ditempat.***IHS


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger