' Kunjungan Menteri Kelautan Terima Keluhan Serikat Nelayan Indramayu - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kunjungan Menteri Kelautan Terima Keluhan Serikat Nelayan Indramayu

Kunjungan Menteri Kelautan Terima Keluhan Serikat Nelayan Indramayu

Written By lingkar jabar on Monday, March 11, 2013 | 3:22 PM



INDRAMAYU(LJ) – Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo dalam lawatanya ke  Kabupaten Indramayu Jawa Barat, untuk menyaksikan panen udang di Desa Singaraja Indramayu, nampaknya tidak berjalan mulus sesuai rencana, dimana kedatangan orang nomor satu Kementerian Kelautan itu harus berhadapan dengan aksi demontrasi dan menerima kado dari para nelayan Indramayu  yang tergabung dalam Aliansi Serikat Nelayan diantaranyai HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), SNI (Serikat Nelayan Indonesia), SNT (Serikat Nelayan Tradisional), dan SETAN (Serikat Tani dan Nelayan)berupa persoalan yang baru didengarnya secara langsung atas rintihan dan keluhan warga nelayan Indramayu.

“ Sekarang saya baru dengar ya, jadi kalau memang ada masalah masalah dilapangan terkait aturan yang bertentangn dengan kondisi dilapangan, tolong asosiasi ini bikin surat secara resmi ke kantor saya , nanti akan dibahas dalam rakor dengan teman teman dikantor.” Ungkap Cicip Sutardjo di Aula Pemkab Indramayu.Sabtu(9/3)kemarin.

Cicip berjanji seluruh produk aturan apapun yang berkaitan  dengan persoalan nelayan akan memperhatikan kondisi geografis dan kondisi riil yang ada. “ asal tua saja ya … tujuan Pemerintah bagaimana bisa ikut memberikan kontribusi dalam meningkatkat pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, bukan untuk menyengsarakan bahkan menyulitkan  nelayan tidak ada kamus dikita dan persoalan nelayan terkait aturan harus secara nasional jangan bicara Indramayu saja, kalau ditempat lain tidak sama maka dasar itulah yang menjadi pertimbangan.” paparnya

Bicara aturan Investasi lanjut cicip jangan langsung konotasinya akan merusak nelayan, hal itu yang mesti diketahui dan hindari oleh semua pihak  tidak ada tujuan untuk  merusak nelayan tapi lebih pada pendekatan untuk kesejahteraan nelayan itu, oleh karena itu politisi Golkar berharap  para nelayan bisa mencermati dan baca secara seksama aturan tersebut  “ ok … masalah di Indramayu  pantura  berbeda dengan di Sulawesi maka akan ada jalan tengah, mungkin itu yang belum cocok, contoh kapal 300 gross Tonnage(GT) difasilitasi di Indramayu pantura tapi di Papua mereka tidak mau, maka perbedaa perbedaan itu yang  harus difahami bersama dari berbagai persoalan.” Ujar menteri.

Sementara, Ketua Himpunan Nelayan Serikat Indonesia, Ono Surono memaparkan secara detil terkait permasalahan nelayan di Indramayu, seperti Persoalan Perizinan ABK dan ABM dengan mekanisme dan proses pengurusan  yang ruwed dan terkesan mempersulit, dibutuhkan pelayan Prima ( cepat dan tepat) dengan prosedur pembayaran  sistim Online,  penghapusan Permen nomor 30/2012  tentang Usaha perikanan tangkap diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,  Program KKP yang menjadi kendala keterbatasan alat, serta persoalan jaminan asuransi bagi nelayan, apalagi kenyataanya sudah jelas bahwa dari pengelolaan sector kelautan,  PAD Indramayu dari pelelangan ikan bisa mencapai 8,4 milyar pertahun, hal itu didominasi oleh TPI Karang song dengan retribusi 2,25 %, termasuk bagaimana menyikapi permen 30/2012  dalam pasal 4 bahwa Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum “ Tidak ada satu koperasi yang memiliki kapal penangkap 200 GT,  tapi Indramayu punya anggota koperasi yang memiliki kapal 200 GT, dengan pasal itu apakan anggota harus keluar dari keanggotaan koperasi.” Papar Ono Surono dihadapan Menteri.

Senada disampaikan Kajidin, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indramayu, pihakya menganggap bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah terkait aturan itu akan mengakibatkan terjadinya konflik antar nelayan, seperti perebutan wilayah tangkap dan sebagainya, olehkarena itu pihaknya meminta kepada menteri untuk dapat dikaji kembali peraturan dimaksud.

Usai mendengar jawaban menteri Serikat Tani Indramayu berencana akan mengirimkan surat resmi terkait persoalan yang sudah dan akan terjadi terhadap masyarakat petani nelayan.***IHSAN.

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger