' Disdukcapil; Proses Pembuatan Akte Kelahiran Ribet Perlukah Masyarakat Indramayu Mengajukan Uji materil Ke MK - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Disdukcapil; Proses Pembuatan Akte Kelahiran Ribet Perlukah Masyarakat Indramayu Mengajukan Uji materil Ke MK

Disdukcapil; Proses Pembuatan Akte Kelahiran Ribet Perlukah Masyarakat Indramayu Mengajukan Uji materil Ke MK

Written By lingkar jabar on Friday, March 29, 2013 | 11:12 AM



INDRAMAYU(LJ) - Sejak diundangkannya Undang Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belakangan ini banyak keluhan masyarakat Indramayu yang berkepentingan untuk membuat dokumen akte kelahiran terkesan ribet dan memberatkan, sampai persoalan tersebut belum ada titik temu dari pemkab Indramayu dalam memberikan solusi dan jawaban akan mudahnya proses pembuatan akte kelahiran yang terlambat, sehingga masyarakat tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk denda dan mengajukan proses penetapan ke pengadilan negeri Indramayu dan membutuhkan waktu yang lama.

“ Prosedur pembuatan akte kelahiran yang terlambat harus melalui penetapan pengadilan negeri (PN)karena itu merupakan amanat undang undang, kami tidak bisa menentang  dan tidak ada toleransi konsekwensinya adalah pidana, hanya kami bisa memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan proses ke PN dengan mudah.” Demikian disampaikan Kepala Disduk Capil Kabupaten Indramayu Drs. H. Yayan Mulyantoro,MM, Kamis(28/3)diruang kerjanya.

Yayan menambahkan jika masyarakat menghendaki seperti proses sebelumnya tanpa harus pengajuan ke pengadilan negeri dean membayar denda dipersilahkan untuk mengajukan sendiri ke pusat, namun hal itu sudah dilakukan pemkab dengan kesepakatan kadisdukcapil seluruh Indonesia perihal  surat keberatan yang diajukan kemendagri atas pengaduan masyarakat terhadap  proses pembuatan akte kelahiran terlambat yang dianggap memberatkan masyarakat
Sementara itu media LensaIndonesia.Com Edisi Selasa (23/2)melansir berita DPRD Jatim Anggap Ribetnya Pengurusan Melanggar UUD 1945,  MK Kabulkan Gugatan Penghapusan Denda  Pembuatan Akta Kelahiran
 Upaya Komisi A DPRD Jatim untuk memperjuangkan kemudahan pengurusan akte kelahiran yang dinilai terlalu ribet dan melanggar UUD 1945, akhirnya menemui titik terang setelah gugatan untuk menggugurkan pasal 32 (2) UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan yang diajukan ke MK dikabulkan.

Lewat suratnya nomor 163.18/PAN.MK/2/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani panitera Kasianur Sidauruk, MK mengabulkan keinginan komisi A dengan memberi nomor pendaftaran perkara 18/PUU-XI/2013 dan sidang pertama yang digelar Rabu (20/2/2013) di Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Sholeh Hayat menyambut positif turunnya surat dari MK ini. Surat itu berarti respon MK sangat bagus dan rakyat kecil memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran. Termasuk dihilangkannya denda serta penghapusan dalam mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN).

Sholeh menilai saat ini proses pengurusan akte kelahiran memang cukup ribet. Setelah mendapat pengantar dari rumah sakit, pemohon selanjutnya membawanya ke Dispendukcapil, untuk kemudian mendapatkan pengantar pula ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, bagi pemohon akte yang terlambat akan mendapat ancaman denda minimal Rp 100 ribu.

“Nah pada pasal 32 (2) UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan sangat bertentangan dengan pasal 28 d (4) UUD 1945. Karena yang menjadi dasar penetapan sanksi dan harus memperoleh keputusan pengadilan negeri untuk mendapatkan akte kelahiran adalah UU No 23/2006 tersebut,” kata politisi PKB ini.

Mungkinkan Pemkab dan DPRD Indramayu mempunyai inisiatif yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh wakil rakyat di DPRD Jawa Timur, atau masyarakat sendiri yang harus melakukan uji meterilke MK  terhadap peraturan tersebut, wallahu a’lam  ***IHSAN



Share this article :

1 komentar:

DEMPO TIMUR said...

Alhamdulillah akhirnya anggota DPR sadar dengan peraturan "aneh nyeleneh" ini. dulu saya sempat berpikir apa PN ga ada kerjaan lagi sampe ngurusin sidang untuk akte, ga habis pikir dapat wangsit dari mana ada undang2 tentang akte aneh bin ajaib kaya ini. alhamdulillah... semoga MK juga menyadari keanehan ini

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger