' Disdik Kebupaten Cianjur Tidak Lagi Berwenang Menyalurkan Tunjangan Guru - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Disdik Kebupaten Cianjur Tidak Lagi Berwenang Menyalurkan Tunjangan Guru

Disdik Kebupaten Cianjur Tidak Lagi Berwenang Menyalurkan Tunjangan Guru

Written By lingkar jabar on Friday, March 15, 2013 | 10:54 AM



CIANJUR-LJ-Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tak lagi berwenang menyalurkan tunjangan bagi para guru yang meliputi tunjangan fungsional non pns, Tunjangan profesi, serta  tunjangan kualifikasi bagi guru yang melanjutkan ke DIV atau S1. Kewenangan itu, kini diambil alih pusat karena sering terlambatnya penyaluran dana untuk para guru tersebut.
Kebijakan baru pemerintah pusat itu, disambut para guru dengan dalih penyaluran akan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah. Para guru juga berharap, penyaluran tunjangan tahun ini bisa tepat waktu dan diterima langsung para guru tanpa perantara.
Dedeh Jubaedah, salah seorang guru SD di salah satu SD Negeri di Cianjur mengungkapkan,  hingga saat ini para guru belum menerima informasi itu secara langsung, baik dari Kecamatan
maupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun, aku Dedeh, kebijakan baru itu akan menguntungkan para guru karena kemungkinan adanya keterlambatan sangat kecil.
“Baguslah kalau memang akan diambil alih pemerintah pusat, karena
selama ini memang penyaluran dana tunjangan kerap menimbulkan isu kurang baik
dan sering terlambat,” katanya saat ditemui di sela-sela mengajarnya.
Dilain pihak, Kepala Dinas Pndidikan Cecep Alamsyah yang mencoba
dikonfirmasi terkait kebijakan baru Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas), tidak ada di tempat. Menurut salah seorang staf di Dinas
Pendidikan, Kadis sedang tidak masuk beberapa hari. “Kadis sedang sakit dan dirawat di rumah sakit,”kata dia.
Sementara Sekretaris Dinas, sedang berada di Sindangbarang menghadiri salah satu kegiatan Dinas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kebijakan penyaluran tunjangan disampaikan langsung Menteri Pendidikan Mohammad Nuh. Menurut Menteri, mulai tahun ini sebanyak Rp 7,6 triliun tunjangan guru sepenuhnya disalurkan melalui pemerintah pusat. Pada tahun lalu, sebanyak Rp 5,7 triliun tunjangan guru disalurkan melalui dekonsentrasi.
Menteri menambahkan, anggaran tersebut dialokasikan bagi sebanyak 629.044guru. Jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 610.685 guru. Dari anggaran tersebut, sebagian anggaran digunakan untuk tunjangan fungsional guru non pns daerah atau guru swasta dan yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena belum sertifikasi.
 “Alasan ditariknya anggaran fungsional ke pusat supaya efektif. Tahun lalu penyalurannya sering terlambat. Oleh karena itu, sekarang menjadi kewenangan pusat supaya lebih efektif,” katanya.
Menteri menyebutkan, pada tahun ini sebanyak 321 ribu guru akan menerima tunjangan fungsional tersebut. Jumlah ini berkurang dari tahun lalu sebanyak 339.573 guru. Menurut
Mendikbud, penurunan jumlah penerima tunjangan ini karena sebagian guru swasta
telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Tunjangan fungsional diberikan kepada
guru yang belum sertifikasi,” katanya. (rus)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger