' Penertiban Kawasan Puncak Dilema Bagi Pemerintah Daerah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Penertiban Kawasan Puncak Dilema Bagi Pemerintah Daerah

Penertiban Kawasan Puncak Dilema Bagi Pemerintah Daerah

Written By Angga Harja S on Friday, February 22, 2013 | 1:35 PM



CIANJUR(LJ)Seiring perkembangan Puncak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) tidak serta merta bisa menyelamatkan kawasan Cianjur utara dan Puncak sebagai kawasan penyangga banjir yang kerap diterjang banjir. Pasalnya, dikawasan tersebut pembangunan harus terus terjadi.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur, Yoni Raleda kepada LINGKAR JABAR, mengatakan, terjadi paradok dalam pengembangan kawasan Puncak. Di satu sisi, kawasan Puncak dan sekitarnya sebagai daerah hijau dan resapan air dilarang adanya pembangunan. Namun di sisi lainnya, Puncak dan sekitarnya dijadikan andalan pariwisata.
"Kepariwisataan selalu beriringan dengan pembangunan yang terus berkembang. Pemerintah sudah jelas melarang adanya pembangunan di kawasan Puncak dan sekitarnya. Namun tak bisa dinafikan, perkembangan wisata menggiring terjadinya perkembangan pembangunan, misalnya vila, hotel, maupun perumahan-perumahan. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif," kata Yoni.
Dikatakan Yoni, Puncak sangat diandalkan bisa menjadi kawasan penyangga banjir bagi Jakarta karena merupakan daerah resapan air. Oleh karena itu harus ada pengendalian pembangunan.
"Pemerintah pusat harus tegas menyikapi kondisi ini. Jika memang kawasan Puncak dijadikan sebagai penyangga resapan air, harus segera dilakukan penertiban vila dan hotel pada wilayah yang masuk dalam zona N1 seperti disebutkan dalam Perpres tersebut. Jika penertiban dibebankan kepada pemkab setempat, pasti akan banyak kendala," katanya.
Di Kabupaten Cianjur sendiri, setidaknya ada tiga kecamatan yang masuk sebagai zona N1 dan N2 seperti disebutkan dalam Perpres Nomor 54/2008, yakni Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi.
Zona N1 adalah wilayah yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai yang pemanfaatannya untuk mencegah erosi, amblesan tanah, dan banjir.
Sedangkan zona N2 adalah kawasan cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa yang pemanfaatannya untuk perlindungan keanekaragaman biota dan konservasi budaya.
"Jika pemerintah pusat ingin Puncak menjadi kawasan wisata andalan, maka juga harus tegas dalam menentukan zona-zonanya. Misalnya saja pemetaan jenis pembangunannya harus seperti apa. Sampai saat ini semuanya masih terkesan bias," tegasnya.
Koordinator Simpul Bogor Puncak Depok Cianjur Walhi Jawa Barat, Eko Wiwid mengatakan, kondisi alam dan lingkungan Bopunjur termasuk kawasan Puncak atau Cianjur utara sudah dalam kondisi kritis.
Penyebabnya, banyak terjadi alih fungsi lahan yang mestinya jadi daerah resapan air. "Kerusakannya sudah tidak bisa dikendalikan lagi akibat terjadi degradasi lahan," katanya.
Ketua Forum Masyarakat Cerdas Cianjur (FMC2), R. Saudin, menyikapi penertiban Kawasan Puncak sebagai daerah resapan, butuh ketegasan dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, pelaku pengrusakan itu sendiri diduga kebanyakan dari pusat. “Pemerintah daerah jadi serba salah, masa harus menertibkan orang pusat,”tandasnya. (rus)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger