' Diduga Oknum Kelurahan Tilep Prona - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Diduga Oknum Kelurahan Tilep Prona

Diduga Oknum Kelurahan Tilep Prona

Written By Angga Harja S on Sunday, February 3, 2013 | 8:34 PM

BOGOR (LJ) - Warga Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, merasa kecewa atas sertifikat program nasional Agraria (Prona) pada tahun 2012 yang merupakan program nasional untuk membantu pembuatan sertifikat tanah. Pasalnya, hingga saat ini sertifikat tersebut belum ada sosialisai kepada warga setempat, padahal di Kelurahan yang ada di Kota Bogor sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitarnya.

Salah satu warga Genteng yang tidak mau ditulis namanya mengaku belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kelurahan setempat mengenai Prona pada tahun 2012.

“Ditakutkan ada permainan yang dilakukan oleh pihak kelurahan, baik anak buahnya maupun Pak Lurahnya. Sedangkan Kelurahan yang lainnya sudah ada program pauna, kok di Kelurahan Genteng belum,” ujar dia, yang diamini oleh beberapa kerabatnya kepada LINGKAR JABAR, Minggu (3/2).

Seharusnya, kata dia, Program apapun itu harus disampaikan kepada pengurus di Kelurahan maupun kepada warganya. “Seperti ada permainan nih, dan bisa jadi kembali ke tahun sebelumnya yang dilakukan oleh oknum Kelurahan untung mencari keuntungan besar,” kesalnya. 

Bahkan, pada tahun 2011 juga tidak ada tembusan kepada warga Genteng. Bahkan warga pun sudah memberanikan diri untuk mempertanyakannya untuk hal itu, namun, pihak Kelurahan mengatakan masih belum ada tentang prona di Kelurahan Genteng. “Kami mempertanyakan langsung kepada Pak Lurah agar memberikan penjelasan terhadap program prona. Hasilnya itu belum didapat untuk wilayah Genteng,” terangnya. 

Saat kita datang dan mempertanyakan, menurut Pak Lurah bilang tidak tahu menahu karena pihaknya belum mendapat informasi lebih lanjut tentang prona. “Saya tidak takut, untuk mempertanyakan hal itu, karena warga juga harus memiliki prona. Dan itu juga sudah dilakukan serta digencarkan oleh pemerintah, setiap warga harus melengkapi dan memiliki sertifikat tanah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Pakuan Pajajaran Soleh Nurangga mengatakan, jika berurusan dengan pertanahan merupakan wewenang BPN, tetapi jika ada bawahannya seperti melakukan pungutan liar akan kita laporkan dan segera ditindak. “Nanti akan saya cek dan jika memang ada terbukti melakukan permainan Kelurahan, akan saya laporkan ke Jaksaan Negeri (Kejari),” ujar Saleh. ALI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger