' Usulan Pembubaran P3N Dinilai Apensi Konyol - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Usulan Pembubaran P3N Dinilai Apensi Konyol

Usulan Pembubaran P3N Dinilai Apensi Konyol

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 15, 2013 | 7:00 AM


INDRAMAYU (LJ) -  Pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Wakid untuk membubarkan keberadaan P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) karena dianggap banyak persoalan terkait pungutan liar (pungli) ketika mengelar rapat kelompok kerja penghulu (Pokjahulu), dinilai konyol. Bahkan, Ketua Umum Asosiasi P3N (Apensi) Indramayu, Ihsan Mahfudz menanggapi serius usulan tersebut.

"Jika P3N dibubarkan, status mereka di desa sebagai masyarakat biasa. Dan tak bisa dipersoalkan secara hukum serta tidak masuk kategori gratifikasi," ungkap Ihsan kepada LINGKAR JABAR, menyikapi usulan Kepala KAU Kecamatan Bangodua saat kegiatan Pokjahulu Kabupaten Indramayu, di Aula KUA Kecamatan Balongan belum lama ini.

Ihsan mengatakan, pembubaran P3N itu dinilai sarat muatan kepentingan pribadi sebagai Kepala KUA. Sebab menganggap P3N sebagai penghalang dilapangan, seperti permohonan kehendak nikah masyarakat di desa harus melalui P3N, kemudian   pembayaran biaya nikah juga melalui P3N, dan persoalan lain yang menyangkut pelayanan KUA banyak melibatkan P3N. Maka hal itu menganggap P3N gemuk, sehingga pantas jika keberadaanya dipersoalkan dan biaya nikah mahal.

"Jika pernyataan tersebut diakomodir oleh Kementerian Agama (Kemanag) Kabupaten Indramayun untuk membubarkan P3N, terlebih dulu harus mencabut PMA 11 Tahun 2007  tentang pencatatan nikah. Bila tidak bisa cabut jangan sekali-kali membuat pernyataan yang konyol dihadapan rapat. Itu bisa menghambat kredibilitas sebagai pejabat Kepala KUA," paparnya.

Secara institusi, P3N harus taat terhadap aturan kemenag. Tetapi secara kelembagaan Apensi, P3N sebagai warga negara Indonesia dapat menentukan haknya berdasarkan ketentuan yang dilindungi oleh undang-undang.

"Persoalan pembubaran ini akan kami bahas dalam rapat pengurus. Sekaligus sosialisasi terkait adanya surat edaran dari Irjen Kemenag RI dan langkah-langkah yang akan ditempuh Apensi," ujarnya.

Menanggapi adanya surat edaran dari Irjen Kemenag RI nomor IJ/1261/2012 salah satunya tentang biaya nikah, pihaknya menyambut positif untuk segera dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Kenapa, karena menganggap permasalahn biaya nikah tersebut sudah melenceng dari aturan PP 47 Tahun 2004 tentang biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30 ribu.

"Semenjak saya menjadi P3N, biaya nikah lebih dari Rp 30 ribu. Karena besaran biaya nikah yang terjadi selama ini bukan atas keputusan P3N secara pribadi, tapi sebelumnya dibahas dulu dengan masing-masing kepala KUA," akunya.

Makanya, walaupun secara kolektif besaran biaya nikah yang dipatok di Indramayu relatif sama kisarannya mulai dari Rp 500 - 800 ribu. Akantetapi, setoran P3N kepada bendahara KUA berbeda-beda dari yang terendah sekitar Rp 200-350 ribu.

"Untuk itu, saya setuju dengan pemberlakuan surat edaran tersebut. Bila perlu, biaya nikah masuk Perda Retribusi Pelayanan Umum Kabupaten Indramayu, seperti Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pencatatan nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk WNI (Warga Negara Indonesia) sebesar Rp 200 ribu dan WNA (Warga Negara Asing) Rp 300 ribu. Sehingga posisi kami tidak terus diperbincangkan publik," jelas Ihsan.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag Indramayu, H.Yayat Hidayat menyatakan tidak setuju terkait pembubaran P3N yang diusulkan salah satu Kepala KUA tersebut. Ia mengajak untuk menjalin komunikasi yang baik dengan P3N.

"Tolong jaga kondusifitas dan kerjasama yang sinergis. Kita harus solid terhadap persoalan biaya nikah dan jangan saling menyalahkan. Dan P3N tidak dibubarkan,"  tukasnya. ACP/IHS/JAN


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger