' Terkait Usulan Pemberhentian Mahkamah Agung Tunggu Klarifikasi Aceng Fikri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Terkait Usulan Pemberhentian Mahkamah Agung Tunggu Klarifikasi Aceng Fikri

Terkait Usulan Pemberhentian Mahkamah Agung Tunggu Klarifikasi Aceng Fikri

Written By Angga Harja S on Thursday, January 10, 2013 | 7:00 AM


GARUT (LJ) - Mahkamah Agung (MA) hingga kini belum menerima surat klarifikasi (tanggapan) dari Bupati Garut Aceng HM Fikri. Rencananya bila Aceng telah mengirimkan surat klarifikasi tersebut, MA akan menggunakan surat tersebut sebagai pembanding saat menangani perkara pemberhentian Aceng yang dimohonkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut pada 2 Januari 2013 lalu.

"Sampai saat ini, pihak Aceng belum mengirimkan jawaban," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi wartawan, Rabu (9/1). Ridwan mengatakan, batas waktu 14 hari yang diberikan MA akan berakhir pada 16 Januari 2013. Menurut dia, apabila surat jawaban tersebut belum diterima sampai batas waktu tersebut, MA menganggap Aceng tidak menggunakan haknya untuk memberi klarifikasi.

"Majelis akan melanjutkan persidangan tanpa jawaban dari Aceng," kata Ridwan seraya menambahkan bahwa MA sendiri telah menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang. Mereka adalah Hakim Agung Paulus Effendi Lotulung selaku ketua majelis didampingi Hakim Agung H Yulius dan Supandi.

Sebelumnya, MA telah menerima surat permohonan pemberhentian bupati Garut dari DPRD pada tanggal 2 Januari 2013. Permohonan ini diregister dengan nomor perkara 01 P/KHS/2013. Rekomendasi pemberhentian ini diajukan setelah tujuh fraksi DPRD sepakat Bupati Aceng melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebanyak 45 dari 49 anggota Dewan menyetujui keputusan tersebut disampaikan ke MA.

Setelah mendapatkan hasil putusan dari MA atas pengujian itu, DPRD Garut akan mengajukan pemberhentian Aceng kepada Kementerian Dalam Negeri. Aceng sendiri telah menggugat DPRD Garut ke PTUN Bandung karena rekomendasi tersebut. Gugatan Aceng diterima PTUN Bandung pada 26 Desember 2012 silam.

Sebelumnya, Bupati Aceng HM Fikri mengaku telah mempersiapkan pembelaan diri terkait materi pemberhentian bupati yang diusulkan DPRD Garut ke MA. "Mudah-mudahan pembelaan atau pledoi itu menjadi bahan pertimbangan bagi MA dalam menentukan hasil uji materi atas usulan DPRD," kata Aceng kepada wartawan, Senin (7/1).

Dalam isi pembelaan itu, kata Aceng, akan menceritakan peristiwa mulai dari pernikahan siri dengan Fani Octora (18) kemudian proses perceraiannya. Bahkan Aceng akan melampirkan jalannya mekanisme sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Garut hingga memutuskan usulan pemberhentian Bupati Garut. "Hari ini saya akan mulai merumuskan pledoi saya, dengan kuasa hukum saya," katanya.

Apapun pengajuan yang dilakukan DPRD, Aceng yang terpilih sebagai Bupati melalui jalur independen sepenuhnya menyerahkan kepada putusan MA. Ia mengaku hanya bisa berupaya untuk mendapatkan keadilan hukum sebagai warga negara Indonesia. "Yang jelas, saya hanya bisa berupaya," imbuhnya. JUL/BDN
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger