' Suhu Politik Jabar Panas Dua Calon Incumbent Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Suhu Politik Jabar Panas Dua Calon Incumbent Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi

Suhu Politik Jabar Panas Dua Calon Incumbent Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi

Written By Angga Harja S on Friday, January 18, 2013 | 7:00 AM


BANDUNG - Suhu politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar kian panas. Selain adanya aksi pelaporan pelanggaran kampanye Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) serta aksi mobilisasi massa, persaingan dalam perebutan kursi orang nomor satu di Pemprov Jawa Barat ini juga diwarnai dengan aksi pengaduan dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua Cagub yang saat ini masih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur (incumbent).

Aksi pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada dua incumbent itu dilakukan LSM Budget Advocacy Group (BAG) yang melaporkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar, Kamis (17/1). Ketiga pejabat itu dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan keuangan tahun anggaran 2010.

"Kami telah melaporkan ke Kejati Jabar pagi ini. Kami meminta Kejati Jabar untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut soal kemungkinan keterlibatan gubernur, wakil gubernur dan pimpinan DPRD Jabar dalam penyalahgunaan wewenang dana bantuan bansos dan bantuan keuangan," ujar Ketua BAG, Dedi Haryadi saat jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin.

Dijelaskan Dedi, pada tahun 2010 pemprov telah menganggarkan belanja bansos sebesar Rp 225.108.207.808 dengan realisasi sebesar Rp 192.865.500.000. Sementara belanja bantuan keuangan sebesar Rp 2.637.294.285.614 dengan realisasi Rp 2.458.555.861.864. "Anggaran tahun 2010 seharusnya pertanggungjawabannya selesai di Desember 2010. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jabar menunjukkan bahwa sampai Mei 2011, pertanggungjawaban dana bansos baru 7 persen," katanya.

Pertanggungjawaban dari penerima bansos tersebut berjumlah 377 laporan dengan nilai Rp 12.992.296.449 atau 7 persen dari dana bansos yang disalurkan. Hasil pemeriksaan BPK itu keluar pada 15 Juli 2011 dengan No. 32.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011. "Dengan kata lain, dana bansos sebesar sekitar Rp 180 miliar belum dipertanggungjawabkan secara politik dan keuangan. Sementara untuk untuk laporan bantuan keuangan ini baru masuk 14 laporan dengan nilai Rp 747.582.095.409. Itu baru 30 persennya. Sehingga ada Rp 1,7 triliun yang juga belum dipertanggungjawabkan," jelas Dedi.

Ia mengatakan laporan yang tidak akuntable tersebut menimbulkan pertanyaan besar kenapa Pemprov Jabar begitu lambat menyelesaikan pertanggungjawaban. Hal itu membuat BAG menduga dana tersebut bisa saja diselewengkan. "Kami jadi menduga bantuan-bantuan itu dibuat fiktif. Seharusnya LKPJ Gubernur itu dianggap cacat karena belum selesai. Tapi toh ternyata pimpinan DPRD tetap menerima pertanggungawaban itu. Ini ada peran dari eksekutif maupun legislatif yang sama-sama punya kepentingan," katanya.

Pemprov Jabar Bereaksi

Terkait hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah menilai tudingan LSM BAG itu janggal. Menurutnya kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan baik ke KPK maupun ke kejati, namun tidak ada tindaklanjutnya. Artinya tuduhan itu tidak benar. "Hak seseorang atau ormas atau LSM untuk melapor pada penegak hukum manakala ada indikasi korupsi di suatu Instansi termasuk di Pemprov Jabar. Dan jadi kewenangan penegak hukum untuk menanganinya sejauh diperoleh fakta hukum atas laporan tersebut," ujar Ruddy melalui pesan singkatnya pada wartawan.

Namun menurut Rudy, laporan tersebut menjadi sedikit janggal karena hal yang sama pernah dilaporkan ke KPK pada 2012 lalu. "Sepengetahan saya laporan tersebut sudah pernah disampaikan ke KPK selain ke instansi penegak hukum lainnya termasuk ke Kejati Jabar. Sehingga ini menjadi di luar kelaziman kalau laporan itu dilaporkan lagi," katanya.

Atas laporan tersebut, Ruddy meyakini bahwa dugaan tersebut tidak benar karena meskipun ada rekomendasi temuan dari BPK, sesuai ketentuan yang berlaku maka paling lambat 60 hari dari rekomendasi tersebut harus segera ada tindak lanjut oleh yang terperiksa. "Bila ada indikasi kerugian negara, maka BPK dapat menindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil audit, bila terindikasi ada kerugian negara, maka disampaikan pada penegak hukum," jelas Ruddy.

Laporan BPK pada tahun 2011 terhadap kegiatan bansos sejauh ini, disebut Ruddy juga sudah ditindaklanjuti dan telah disampaikan ke BPK. "Sejauh ini sudah clear sehingga tidak ditindaklanjuti dengan audit investigasi karena tidak ada indikasi kerugian negara. Kalau memang benar hasil audit BPK menyatakan bermasalah dan ada indikasi tindak pidana korupsi maka semestinya ditindaklanjuti dengan audit investigasi," tuturnya.

Jika benar bermasalah, menurut Ruddy seharusnya tak mungkin Pemprov Jabar akan memperoleh predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK pada tahun 2011 lalu. Ruddy pun menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana bansos di Pemprov Jabar diawali pengajuan proposal dari pemohon, verifikasi atas permohonan, penganggaran dalam APBD dan pencairan oleh pemohon. Pada saat pencairan pemohon harus menyerahkan data jati diri, kode rekening, kuitansi penerimaan yang sudah ditandatangani ketua penerima atas nama lembaga. FER / HER



Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger