' Suhu Politik 2013 Membara Penanganan Masalah Keamanan Harus Terintegrasi dan Tuntas - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Suhu Politik 2013 Membara Penanganan Masalah Keamanan Harus Terintegrasi dan Tuntas

Suhu Politik 2013 Membara Penanganan Masalah Keamanan Harus Terintegrasi dan Tuntas

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 8, 2013 | 7:00 AM


BOGOR (LJ) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) beserta jajarannya agar penanganan daerah-daerah yang berpotensi terjadinya konflik horizontal dilakukan secara terintegrasi dan tuntas dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah, aparat keamanan dan juga masyarakat. Sehingga kondisi keamanan di tanah air pada 2013 dapat lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Menko Polhukam Marsekal TNI.Purn Djoko Suyanto mengungkapkan hal itu usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Senin (7/1). “Berawal dari evaluasi kementerian Polhukam, evaluasi dan analisis, serta prediksi ke depan bidang Polhukam. Kita pahami Presiden sangat concern terhadap pandangan maupun penilaian masyarakat, bahwa penegakan hukum, penegakan keamanan belum memuaskan,” kata Djoko.

“Berkaca pada keamanan yang dirasakan publik, prediksi 2013 juga jadi bahasan yang utama di dalam rapat, sehingga Presiden memerintahkan kepada jajaran pemerintah lebih giat terutama penegakan hukum dalam konteks bagaimana keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa terjamin,” tambahnya.

Djoko menambahkan, Presiden berpandangan bahwa di tahun 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi, analisasi jajaran Polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun ke depan masih jadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Pemerintah memang terus mendorong proses demokrasi, tapi pemerintah juga harus lebih memprioritaskan masyarakat yang mendambakan keamanan dan kenyamanan.

Dikatakannya lagi, antara kebebasan demokrasi dengan stabilitas keamanan disinergikan sehingga menjadi dua kebutuhan yang sama-sama dapat dipenuhi. Pada dua tahun mendatang semua komponen baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan harus mempunyai kerangka yang sama mengenai potensi konflik yang ada di daerahnya masing-masing sekaligus upaya untuk menyelesaikannya secara menyeluruh.

“Pada 2013-2014 pemikiran dan tindakan yang konseptual harus diciptakan oleh satuan-satuan maupun jajaran aparat dan pemda di dalam mengelola masalah konflik-konflik maupun keamanan di wilayah masing-masing. Setiap wilayah memiliki kekhususan, kekhasan, memiliki sumber konflik yang berbeda. Aparat kepolisian dan TNI biasanya sudah punya peta konflik,” katanya.

Hal tersebut, tambahnya lagi, harus disinergikan di provinsi, kabupaten dalam menangani masalah konflik bisa jadi satu. “Masing-masing struktur apakah pemda, teritorial, aparat keamanan kewilayahan, intelijen masing-masing secara struktural bertanggung jawab secara terpadu untuk hadapi setiap konflik di wilayah masing-masing. Di samping itu, upaya secara kultural melalui tokoh agama, masyarakat, adat, LSM. Dilibatkan tidak dalam upaya represif tapi di dalam upaya mencegah,” katanya.

Operasi terpadu

Menko Polhukam mengatakan berangkat dari hal tersebut, Presiden memerintahkan agar dilakukan operasi terpadu dalam penanganan konflik. “Salah satu arah Presiden adalah operasi tepadu. Selama ini operasi terpadu dalam penegakan hukum  dan keamanan diserahkan kepada Polri. Padahal akar masalah sumber konflik di daerah tidak semata-mata masalah hukum. Tapi bermuara pada tindakan-tindakan kepolisian," ujar mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, operasi terpadu yang melibatkan semua elemen pusat dan derah, khususnya sesuai strata masing-masing. "Kalau di provinsi dikelola oleh gubernur, pangdam, kapolda, kabinda. Di daerah (kabupaten-kota-red) juga demikian, pokoknya harus sinergis dan terpadu, tak bisa jalan sendiri,” jelasnya.

Presiden Yudhoyono juga menegaskan tidak boleh ada keraguan dalam penanganan masalah keamanan yang dilakukan aparat keamanan dari tingkat terendah hingga paling tinggi untuk menjamin penyelesaian masalah keamanan secara tuntas dan responsif.
“Saya garis bawahi tidak boleh ada yang ragu-ragu dalam tegakkan dan memelihara keamanan sampai tingkat yang paling depan. Kepolisian, komando teritorial dan intelijen di daerah ditugaskan untuk itu dengan segala resiko, untuk (kepentingan-red) rakyat,” kata kata Djoko mengutip pernyataan Presiden

Kepala Negara mengatakan pandangan masyarakat yang diserap melalui media massa menunjukkan masih ada pemahaman bahwa dalam sejumlah peristiwa negara seakan melakukan pembiaran dan penanganan yang tidak tuntas. “Pada akhir 2012 dan awal 2013 ini saya dengarkan berbagai komentar untuk mengetahui apa yang menjadi persepsi, pikiran dan pandangan masyarakat luas,” kata Presiden lagi.

Presiden menjelaskan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan. “Pada 28 Januari, Presiden akan mengeluarkan instruksi berkaitan dengan apa yang dibahas dalam rapat tadi dan Presiden ingin dijalankan sepanjang 2013 di seluruh wilayah Indonesia. Kita persiapkan dengan baik dan kita laksanakan dengan baik,” pungkas Djoko.

Selain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, rapat yang berlangsung di ruang utama Istana Bogor tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator, menteri terkait bidang politik, hukum dan keamanan seperti Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala Badan Intelijen Negara, Letjend TNI Marciano Noorman. CPS/BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger