' Proses Peralihan BUMN ke BPJS Dinilai Tidak Transparan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Proses Peralihan BUMN ke BPJS Dinilai Tidak Transparan

Proses Peralihan BUMN ke BPJS Dinilai Tidak Transparan

Written By Angga Harja S on Monday, January 21, 2013 | 7:00 AM


BOGOR (LJ) - Pemerintah dituding tidak terbuka atau tidak transparan dalam proses persiapan peralihan badan usaha milik negara menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalangan organisasi pekerja/buruh pun menyesalkan ketiadaan informasi atau keterbukaan dalam penetapan komisaris BUMN pengelola Rp 130 triliun aset pekerja, PT Jamsostek (Persero), yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan hal ini kepada wartawan, akhir pekan kemarin. Dia mengaku sangat menyesalkan sikap Kementerian BUMN yang telah mengisi dewan komisaris Jamsostek yang sempat kosong setelah masa jabatan berakhir dan wakil pemerintah mengundurkan diri. 

"OPSI mempertanyakan dasar dan alasan penunjukan para komisaris dari serikat pekerja dan pengusaha. Sampai sekarang tidak ada penilaian dan alasan yang obyektif atas pengangkatan para komisaris tersebut," kata Timboel. Menurut Timboel, sudah seharusnya pemerintah transparan karena hampir 100 persen dana Jamsostek milik buruh yang berasal dari iuran buruh dan pengusaha. 

Penetapan komisaris yang berlangsung diam-diam tanpa melibatkan partisipasi publik sangat mengkhawatirkan karena dewan komisaris otomatis menjadi dewan pengawas saat Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. "Ini cenderung ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi.

Pemerintah telah menetapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menjadi komisaris, Herman Hidayat (pemerintah), Iskandar Maula (pemerintah), Bambang Wirahyoso (Serikat Pekerja Nasional), dan Mathias Tambing (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai komisaris.

Timboel juga mempertanyakan sikap Kementerian BUMN yang masih mempertahankan Bambang Subianto sebagai Komisaris Utama Jamsostek. Menurut dia, Bambang Subianto juga menjabat Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Fund yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Seharusnya Komisaris Utama Jamsostek fokus mengawasi Jamsostek karena Jamsostek membutuhkan dewan komisaris profesional yang mengerti masalah dan keluhan buruh bersama pengusaha sekaligus mengawasi transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sudah seharusnya Kementerian BUMN mengganti komisaris utama dengan yang bisa lebih profesional dan fokus," pungkasnya. CPS 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger