' Program Bantuan Rutilahu di Cirebon Terindikasi Menyimpang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Program Bantuan Rutilahu di Cirebon Terindikasi Menyimpang

Program Bantuan Rutilahu di Cirebon Terindikasi Menyimpang

Written By Angga Harja S on Monday, January 7, 2013 | 7:00 AM


KAB.CIREBON (LJ) - Perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal atau menempati rumah tak layak, harus ternoda oleh segelintir oknum yang tega mengambil keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Pasalnya, program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun Kabupaten untuk membantu masyarakat miskin ini, ditengarai telah terjadi penguapan sebesar 31,5 % dari total 100% bantuan dana senilai Rp. 10 juta per penerima.

Selain itu, program rutilahu juga terindikasi sarat berbagai penyimpangan, sebab didalam pelaksanaannya masih banyak rumah yang tidak dirampungkan oleh pihak pelaksana pembangunan dengan dalih anggarannya sudah habis. Ironisnya lagi, pengakuan dari pihak pelaksana itu, karena telah sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Cirebon.

Informasi dihimpun LINGKAR JABAR, dana sebesar Rp. 10 juta untuk penerima bantuan rutilahu tidak diberikan secara keseluruhan atau 100%, melainkan diberikan hanya 80% yaitu sebesar Rp. 8 juta kepada penerima bantuan melalui pelaksananya atau pihak ketiga TKSK. Dari TKSK, dana tersebut dipotong lagi sebesar 11,5% dengan alasan untuk pembayaran pajak (PPn dan PPh ), sehingga penerima program rutilahu hanya menerima bantuan sebesar Rp. 7.100.000 , itupun hanya menerima dalam bentuk barang atau material bangunan dari pihak pelaksana.

TKSK wilayah Klangenan, Ridho mengatakan, pihaknya melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan pihak penanggung jawab program, dalam hal ini Dinas Sosisal Kabupaten Cirebon. Bahkan, untuk anggaran yang diterimanya itu sudah sesuai dengan ketentuan didalam RAB, yakni sebesar Rp.8 juta.

Adapun jumlah dana yang sudah diterima penerima bantuan, seperti Jalil, warga Desa Serang sebesar Rp.7.100.000, kata Rhido, itu sudah sesuai aturan. Ia pun dengan tegas menyatakan, dana sebesar itu yang diterima penerima bantuan bukan potongan, namun kewajiban untuk membayar pajak. "Makanya, dana tersebut tidak seratus persen diterima penerima bantuan," ungkapnya kepada LINGKAR JABAR, baru-baru ini.

Perihal dana sebesar Rp 2 juta, hasil potongan dari Rp 10 juta yang dilakukan ditengah jalan tersebut, Ridho mengaku tidak tahu menahu. Dirinya malah mempersilahkan menanyakan soal uang tersebut ke pihak Dinas Sosial maupun Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

"Nah kalau untuk anggaran yang senilai Rp 2 juta, tanyakan saja langsung ke dua dinas tersebut. Karena, kami hanya mempertanggungjawabkan dana yang sebesar Rp.8 juta saja," akunya yang saat ini sebagai Ketua Karang Taruna di Kecamatan Klangenan tersebut.

Ridho menambahkan, pihaknya tetap berkomitmen akan tetap memperhatikan nasib para penerima bantuan di wilayahnya, seperti hal nya Jalil, warga dari Desa Serang Kecamatan Klangenan. Dimana, pihaknya berjanji akan tetap mengupayakan dan akan menyelesaikan pekerjaannya.  "Agar keluarga pak Jalil dapat lagi menempati rumahnya dengan kondisi yang sudah layak dan sehat," tegasnya.

Sebelumnya, Jalil, warga Desa Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon mengeluhkan bantuan rutilahu yang diterimanya tersebut. Karena, saat menerima bantuan kondisi uangnya sudah tidak utuh, dan itupun berupa barang bahan material bukan uang.
"Kami tidak tahu apakah memang ada potongan atau apa. Yang jelas saat menerima bantuan berupa bahan material, setelah dihitung-hitung tidak sampai Rp 8 juta," ungkapnya.

Dia menambahkan dari jumlah bantuan yang diterimanya dari pihak pelaksana itu ternyata tidak mencukupi untuk memperbaiki rumahnya.  Sehingga, dirinya harus menjual harta satu-satunya berupa sepeda agar bisa membeli kekurangan bahan material tersebut. "Tak hanya sepeda, kami juga menjual kandang ayam kepada tetangga agar bisa melanjutkan pembangunan rumah," ujarnya.

Jalil mengungkapkan, bantuan dalam bentuk barang atau meterial yang dikirim oleh pelaksana di lapangan berinisial ABD dari Desa Slangit Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon itu tidak diketahuinya sama sekali. Sehingga, hal wajar jika dirinya menduga telah terjadi pemotongan dari jumlah anggaran dengan pembelian bahan material.

"Parahnya lagi, didalam pelaksanaan pembangunan pihak pelaksana diduga kuat tidak bertanggungjawab. Apalagi rumah yang dibangun sangat memprihatinkan sekali, karena kondisinya masih acak-acakan dan amburadul. Akibatnya, kami tidak dapat menempatinya dan harus numpang di rumah tetangga," akunya. WAS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger