' Polres Indramayu Bakal Usut Mark Up Raskin - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Polres Indramayu Bakal Usut Mark Up Raskin

Polres Indramayu Bakal Usut Mark Up Raskin

Written By Angga Harja S on Monday, January 7, 2013 | 7:00 AM


INDRAMAYU (LJ) - Keluhan warga Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea terutama yang berada di RT 19 Blok IV terhadap kebijakan oknum kepala desa (kades) karena telah menaikan harga penjualan raskin (beras untuk warga miskin) secara sepihak, bakal ditindaklanjuti jajaran kepolisian resort (Polres) Indramayu. Bahkan, pihak penegak hukum itupun berjanji akan lebih mendalami lagi kasus tersebut.

"Laporan warga akan kami tindaklanjuti dengan lebih mendalami lagi kasusnya sampai menemukan alat bukti kuat terjadinya indikasi penyimpangan yang dilakukan kades," ungkap Kanit Tipikor Polres Indramayu, Aiptu Edi, ketika dihubungi via cellular kepada LINGKAR JABAR, belum lama ini.

Edi menegaskan, untuk menindaklanjuti persoalan ini, pihaknya akan mengumpulkan data-data terlebih dahulu. ”Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Dan apabila terbukti pelanggaran-pelanggaranya akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara, warga yang mengeluhkan mahalnya harga tebus raskin yang sudah diatas ketidak wajaran itupun mengaku siap bila dimintai keterangannya oleh jajaran Polres. ”Kalau kuwu (kades) mau memungut swadaya, jangan dari program raskin. Sebab, sudah jelas sasaran raskin itu untuk mereka yang sasarannya rumah tangga miskin,” ujar warga yang namanya enggan disebutkan tersebut.

Terpisah, Ketua BPD Desa Tunggulpayung, Wiyanto menjelaskan, dirinya siap ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum terkait persoalan harga raskin yang melebihi batas ketentuan. ”Kapanpun kami dibutuhkan untuk memberikan keterangan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, tentunya akan selalu siap.  Karena dalam persoalan ini, kami tidak pernah diajak musyawarah oleh kades,” akunya.

Ketua LSM Gerakan Pemuda Islam (GPI) Indramayu, Carkaya menegaskan, para penegak hukum yang ada di wilayah Indramayu agar lebih tegas lagi dalam menyikapi persoalan seperti ini. Jika hal ini dibiarkan, maka dianggap hal biasa tidak ada efek jera bagi para kades (kuwu) dan pada akhirnya wargalah yang dirugikan.

”Seharusnya pihak kepolisian tanggap adanya dugaan mark up harga raskin yang sudah melampaui batasan normative, dan tak sesuai ketentuan Pedum Raskin 2012. Maka tindakan tersebut jelas menyalahi aturan dan wajib untuk ditindak lanjuti secara serius,” tukasnya dengan penuh harap.

Hingga berita ini diturunkan, oknum Kades Tunggulpayung belum memberikan jawaban. Walaupun sudah berkali kali ditemui dan dihubungi, namun tidak mau mengangkat atau memberikan keterangannya.

Sekedar informasi, kasus ini mencuat ketika warga RT 19 Blok IV mengeluhkan kebijakan oknum Kades Tungnggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu berinisal RM. Sebab diduga telah menaikan secara sepihak harga eceran tertinggi (HET) jatah beras raskin diwilayahnya dengan harga yang semestinya di tetapkan pemerintah yakni sebesar Rp.1600/Kg atau Rp.24000/karung. Kenyataannya, telah di mark up melambung tinggi menjadi Rp.52000/karung setara dengan Rp.3400 lebih/kg. MJD

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger