' Polemik Mutasi Tak Pengaruh Pada Pejabat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Polemik Mutasi Tak Pengaruh Pada Pejabat

Polemik Mutasi Tak Pengaruh Pada Pejabat

Written By Angga Harja S on Friday, January 11, 2013 | 7:05 PM


CIREBON (LJ) - Polemik seputar mutasi pegawai Pemerintah Kota Cirebon yang dilakukan Senin (9/1), ternyata tidak berpengaruh kepada para pegawai untuk menempati posisi barunya. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon, Jahoras Sianturi mengaku, dirinya sudah mendapatkan surat disposisi untuk melaksanakan rapat koordinasi di kantor Kapolres Cirebon Kota. 

“Artinya, Saya sudah mulai bertugas di tempat yang baru. Buktinya, Saya sudah dapat disposisi kerja dari komandan (kepala Satpol PP, red),” ujarnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Menurut dia, kabar mengenai mutasi yang tidak sah karena berlawanan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri), tak berpengaruh pada pelaksanaan tugasnya. Selain dirinya, pegawai lain yang mendapat promosi dan mutasi sudah mulai bertugas di pos-nya masing-masing. 

“Itu tidak ada pengaruhnya. Apa sih masalahnya? Kan keputusan sudah dibuat,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pembatalan promosi dirinya bila Mendagri menganulir keputusan walikota, Jahoras tidak bersedia membahasnya. Dirinya bersikeras, ada kesalahan pemahaman dalam surat edaran tersebut.

Apalagi, secara logika Walikota Subardi yang notabene masa jabatannya habis, tidak lagi memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah. “Lain kalau walikota-nya incumbent dan mencalonkan lagi. Ini kan walikota sudah tidak mencalonkan lagi. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran soal masalah kampanye atau pengondisian,” tandasnya.

Mantan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi ini yakin, ada klausul yang dipahami sepotong-sepotong dalam surat edaran tersebut. “Itu ada salah satu isinya, kalau nggak salah walikota yang incumbent. Jadi kalau kepala daerahnya mencalonkan lagi, itu baru tidak boleh mutasi. Saya kira begitu isinya,” beber Jahoras.

Pantauan dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD), belum semua pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi bertugas optimal, meski mereka sudah datang ke kantor barunya. Seperti Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Jamaludin yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kesambi, belum bisa ditemui. 

Berdasarkan informasi, bersangkutan belum bekerja secara aktif menduduki posisi baru. “Ya masih belum aktif, kalaupun datang, masih sekadar pengenalan dulu. Kan menempati posisi baru,” ujar salah seorang staf Kantor Lingkungan Hidup.

Sementara, praktisi hukum, Sigit Gunawan menjelaskan, mutasi yang dilakukan walikota berpeluang batal demi hukum. “Kalau pengisian kekosongan jabatan dan berdampak pada semuanya, seharusnya pelaksanaan mutasi bisa ditunda terlebih dahulu. Kecuali kalau hanya pengisian jabatan yang tidak berdampak keseluruhan,” katanya.

Praktisi hukum lainnya, Pandji Amiarsa mengungkapkan, mutasi adalah kebijakan kepala daerah, dan pasti ada alasan serta argumentasinya sebagai dasar pelaksanaan. “Kita lihat saja tindakan Mendagri-nya seperti apa,” ujarnya.

Pandji menjelaskan, intervensi Mendagri yang berlebihan kepada daerah juga dapat bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Mutasi tidak bisa direduksi oleh pemerintah pusat. “Muatan sebuah surat edaran itu sebatas himbauan, tidak sekuat undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah surat edaran tersebut berusaha untuk mewanti-wanti, karena khawatir profesionalitas PNS terganggu. Kalau kepala daerah mampu memastikan bahwa mutasi tidak bermotif politis. Kenapa tidak,” tukasnya. JHON/GYO

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger