' Perhutani dan 12 Perusahaan Terseret, Walhi Polisikan Penambangan Galena di Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Perhutani dan 12 Perusahaan Terseret, Walhi Polisikan Penambangan Galena di Bogor

Perhutani dan 12 Perusahaan Terseret, Walhi Polisikan Penambangan Galena di Bogor

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 22, 2013 | 7:00 AM


BANDUNG (LJ) - Kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan galena di kawasan Gunung Salak-Halimun membuat geram LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar. Karenanya, Walhi pun melaporkan Perum Perhutani dan 12 perusahaan penambangan galena ke Polda Jabar. Walhi melihat perusahaan tersebut telah melanggar apa yang sudah disepakati antara Perum Perhutani dengan 12 perusahaan melalui kerjasama operasional (KSO).

Direktur Eksekutif WALHI Jabar Dadan Ramdan menjelaskan, ada beberapa temuan di mana perusahaan tersebut telah melakukan penambangan galena secara terbuka di kawasan hutan lindung KPH Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka diduga melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Sebab, terjadi kerusakan lingkungan hidup di kawasan tersebut akibat penambangan. Kerjasama bernilai sekitar Rp 49 miliar itu dinilai telah merusak sekitar 99 hektar kawasan hutan. "Perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar dan beroperasi di wilayah gunung bolang yang merusak ekosistemnya," kata Dadan kepada wartawan di sekretariat Walhi, Bandung, Senin (21/1).

Adapun perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan galena atas dasar KSO dengan Perum Perhutani yakni PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Indoloma Tunggal Perkasa, PT Shekinah Glory, PT Bayu Respani, PT Makmur Sejahtera Mandiri, PT Tunas Jaya Tamamas, PT Bintang Delapan Mineral, PT Marga Wisea, PT Bosgco, CV Tambang Jaya Indah, CV Palm Mineral Indonesia, dan Koperasi Taman Caringin II.

"Perusahaan itu beroperasi di kawasan sekitar Gunung Bolang di RPH Cirangsad dan Ciguded KPH Bogor. Penambangan galena ini merusak sekitar 99 hektare kawasan dan ekosistem di dalamnya," paparnya seraya menambahkan kasus KSO pertambangan galena di KPH Bogor ialah praktik pertambangan yang menyalahi aturan kehutanan yang diatur UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan..

"Saat kami meminta penjelasan Perhutani, pihaknya berdalih perusahaan tersebut sudah dihentikan. Perjanjian KSO itu dijalankan sejak 2007 hingga 2012, Perhutani bilang 2009 sudah dihentikan. Tapi saat kami cek ke lapangan 2011 masih ada, bahkan sampai sekarang," jelas Dadan.

Perhutani menyatakan kawasan tersebut merupakan hutan produksi, tapi Walhi Jabar memastikan kawasan penambangan itu termasuk hutan lindung lantaran masih ada karakteristik yakni hutannya heterogen, masih banyak satwa, dan jaraknya sangat jauh dari permukiman warga.

Walhi, kata dia lagi, telah memiliki sejumlah bukti-bukti dari hasil investigasi di lapangan. Seperti foto dan video kerusakan lingkungan serta berkas bukti lainnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya menuntut Perhutani dan perusahaan agar melakukan rehabilitasi hutan. Menurutnya itu penting karena kawasan tersebut juga tergolong hutan pemasok air terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
"Ini yang menyebabkan banjir dan longsor, jika didiamkan terus," ujarnya.

Sementara itu, Legitasi Walhi Jabar Herian Rico Silitonga menyatakan Perum Perhutani dan 12 perusahaan tersebut melanggar Pasal 50 ayat 3 dan Pasal 38 ayat 4 junto Pasal 78 ayat 6 UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. "Perhutani dan perusahaan diduga melakukan kegiatan kehutanan yakni penambangan, eksplorasi, dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Ancaman pidananya 10 tahun penjara, atau denda lima miliar rupiah," ucap Rico.

Selain itu, tutur Rico, mereka yang dilaporkan itu diduga melakukan manipulasi surat kerjasama KSO dalam rangka rehabilitasi, dan reklamasi yang ternyara digunakan melakukan pengusahaan pertambangan. Serta melakukan penambangan terbuka di dalam kawasan hutan negara yang berfungsi lindung. "Kami langsung melaporkan Perhutani dan 12 perusahaan itu ke Polda Jabar. Kami menyampaikan juga 10 berkas lampiran bukti yang di antaranya foto dan video," ucap Rico.

Dalam kaitan itu, Walhi Jabar juga mendesak Kapolda Jabar Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya menindaklanjuti laporan, dan menyeret pelakunya ke pengadilan. WALHI pun meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dengan mendesak Kementrian Lingkungan Hidup RI melakukan audit lingkungan hidup di lokasi pertambangan galena di KPH Bogor. FER / BSR

lima miliar rupiah," tutup Rico.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger