' Pemkab Bogor Tidak Konsisten Menjaga Puncak - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemkab Bogor Tidak Konsisten Menjaga Puncak

Pemkab Bogor Tidak Konsisten Menjaga Puncak

Written By Angga Harja S on Wednesday, January 23, 2013 | 5:59 PM


KAB.BOGOR (LJ) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak konsisten dalam menjaga dan melestarikan wilayah Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Hal tersebut terbukti dari rusaknya ruang resapan akibat bangunan di bantaran sungai Ciliwung yang membangun tidak memperhatikan pada dampaknya.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Komunitas Rumpun Hijau, Sunyoto, ketika ditemui wartawan, terkait permasalahan tata ruang dikaasan puncak Cisarua Bogor.

“Sebagai kawasan penyangga, mestinya Pemkab Bogor sadar, dan tidak hanya pandai menyalahkan pihak lain, toh puncak itu menjadi otoritas Pemkab Bogor sendiri,” ujarnya. Lanjut dia, Pemkab Bogor hanya pandai mencari kambing hitam, terkait maraknya villa di puncak. Seolah-olah itu semua adalah kesalahan orang Jakarta. “Jangan hanya ambil pajaknya saja, kemudian permasalahan yang ada di lempar ke pihak lain,” tuturnya.

Terkait tuduhan Bupati Bogor yang menganggap orang Jakarta sendiri yang merusak Puncak, sunyoto mengatakan “Tanpa ijin dari Pemkab Bogor serta tindak ada tindakan yang tegas. Bahkan, dengan adanya warga Jakarta yang membangun di puncak, satu sisi juga membawa dampak ekonomi, termasuk dalam pemasukan kas Pemkab Bogor. "Sangat terbukti PAD Puncak Nomer 3 di Kabupaten Bogor. Coba lihat beberapa hari kemarin, Jalanan puncak sepi akibat banjir di Jakarta, otomatis mempengaruhi putaran ekonomi di wilayah Puncak,” terangnya.

Lebih lanjut Sunyoto mengatakan, permasalahan longsor dan banjir tidak tergantung pada 400 villa liar serta bangunan yang ada di puncak secara keseluruhan. Berapa jumlah total villa yang ada di puncak?. Sudah sesuai dengan ijin yang di keluarkan tidak, kemudian apa tindakan dari dinas terkait. Mengenai pejabat tinggi yang mempunyai villa di puncak, apakah beda hukumnya dengan warga biasa, sehingga pemkab Bogor tidak berani menindak.

"Fakta bahwa Puncak adalah salah satu penyumbang banjir Jakarta sudah tidak bisa di pungkiri. Tinggal bangaimana pemkab Bogor bisa menata diri, sesuai dengan kemampuan berdasar peraturan dan hukum yang ada," imbuhnya.

Sementara itu, Camat Cisarua, Tedi Pembang mengatakan bahwa untuk membongkar Villa pejabat tinggi di Puncak harus ada perintah langsung dari pemerintah Pusat dan Propinsi. "Nantinya, apakah hukum itu bisa mengatasi permasalahan ini atau sebaliknya (red-tumpul)," pungkasnya. yus

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger