' Mutasi Pejabat Pemkot Cirebon Dinilai Cacat Hukum - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Mutasi Pejabat Pemkot Cirebon Dinilai Cacat Hukum

Mutasi Pejabat Pemkot Cirebon Dinilai Cacat Hukum

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 8, 2013 | 10:06 PM


CIREBON (LJ) – Keputusan mutasi terhadap 95 pejabat eselon III, IV dan V yang dilakukan Walikota Cirebon, Subardi, mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat setempat. Pasalnya, keputusan orang nomor satu di wilayah pemasok udang tersebut dinilai sudah melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 800/5335 SJ.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Cirebon, Cecep Suhardiman mengatakan, pelaksanaan mutasi yang dilakukan Walikota Cirebon, Subardi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan. Alasannya, karena keputusan tersebut dinilai melanggar SE Mendagri. Dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat struktural selama enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Harusnya mutasi itu dibatalkan sesuai dengan SE Mendagri. Sebab pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cirebon itu kan tinggal menghitung hari. sementara dalam SE Mendagri ada larangan untuk kepala daerah melakukan pergantian pejabat struktural selama enam bulan sebelum pilkada," katanya kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Cecep menegaskan, pihaknya sejak tahun 2012 lalu sudah mendesak Walikota untuk melakukan mutasi. Itu dilakukan agar mengisi beberapa posisi eselon II yang sudah kosong sejak lama. Namun permintaan tersebut tidak dilakukan Walikota. Ia menilai hal itu tentu berdampak pada kinerja OPD di Kota Cirebon.

"Aneh, kami minta walikota untuk segera melakukan mutasi di tahun 2012 lalu. Tapi ko, malah dilakukan baru-baru ini. Makanya, menjadi pertanyaan kami dan melanggar aturan," tandasnya.

Walikota Cirebon, Subardi didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BK Diklat), Ferdinan Wiyoto beralasan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK), selama kepala daerah tidak mencalonkan atau dicalonkan, maka yang bersangkutan masih bisa mengambil kebijakan.

Selain itu, keputusan mutasi yang dilakukannya dinilai hal wajar dari dinamisasi organisasi. "Kami memiliki alasan lain untuk melakukan mutasi yakni dengan mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi,” akunya. EKA
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger