' Mutasi Pejabat Pemkab Bogor Menuai Kegaduhan Internal - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Mutasi Pejabat Pemkab Bogor Menuai Kegaduhan Internal

Mutasi Pejabat Pemkab Bogor Menuai Kegaduhan Internal

Written By Angga Harja S on Monday, January 7, 2013 | 7:00 AM


KAB.BOGOR (LJ) - Mutasi sejumlah kepala dinas/badan dan puluhan Kepala Bagian/Bidang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Jumat (4/1) lalu, menuai sorotan sekaligus kritik dari banyak pihak. Pasalnya, selain ada seorang Lurah (PNS golongan IIId) yang dipromosikan menjadi Kepala Bagian Setda (PNS golongan IVa), terdapat pula beberapa pejabat eselon III yang ditengarai bermasalah dan berkinerja buruk, malah dipromosikan menjadi Kepala Dinas.

Tak ayal, kecaman pun dialamatkan pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kab.Bogor yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Bahkan, Baperjakat dituding hanya sebuah simbol belaka dan juga tidak memperhatikan tata cara yg berlaku dalam mempromosikan dan merotasi pegawai di lingkungan Pemkab Bogor. Tak heran, mutasi awal tahun ini mengakibatkan munculnya kecemburuan dan membuat kegaduhan di kalangan internal Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Bogor.

"Diangkatnya Lurah Cibinong Ike Selviany tentu saja menimbulkan kecemburuan. Dari seorang Lurah kemudian langsung menempati posisi sebagai Kepala Bidang. Normalnya, dari Lurah magang dulu jadi Kepala Sub Bidang atau Bagian, baru naik jabatan Kabag. Ini kok kelihatan sekali kejanggalan dalam mutasi kemarin, seperti dipaksakan, ada apa dengan Baperjakat?" kata seorang PNS yang enggan disebutkan namanya ketika ditemui LINGKAR JABAR, akhir pekan kemarin.

PNS di salah satu OPD tersebut mengatakan, secara jenjang karier, promosi yang diterima oleh Ike Selviany ini menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena, begitu menempati suasana tempat kerja baru, dia langsung mendapatkan posisi yang sangat strategis. "Pastilah orang-orang yang ada di sekitarnya merasa cemburu dan geram. Lurah kan golongan 3D, sedangkan untuk posisi Kabag atau Kabid kan PNS golongan 4A," ungkapnya.

Di era Rachmat Yasin menjabat Bupati, memang sering membuat kebijakan yang mengundang kontroversi. Semisal pada promosi dan rotasi pejabat sebelumnya, bupati mengangkat banyak camat untuk menempati posisi sebagai kepala badan atau SKPD. Bahkan, ada satu dinas yang semua pejabatnya langsung dari camat. Tidak hanya itu, bupati juga masih mempercayakan sebuah dinas kepada para pejabat yang track recordnya 'merah' di mata masyarakat.

Semisal, pejabat yang oleh publik dinilai berkinerja buruk dan ditengarai terlibat dalam kasus korupsi tetap dipercaya menjabat kepala dinas atau posisi strategis. Padahal, jika diteliti lebih lanjut, masih banyak pejabat bersih dan berkompeten lainnya yang bisa menduduki kursi tersebut. Hal inilah membuat PNS Kab.Bogor hanya bisa mengelus dada dan tak bisa berbuat apa- apa, karena mutasi dan rotasi merupakan kebijakan Bupati.

Terkait hal itu, Ketua LSM Komite Pemantau Pembangunan (KPP) Bogor Raya, Arthur Herman S, meminta kepada DPRD Kab.Bogor untuk menindaklanjuti soal mutasi pejabat di lingkungan Pemkab yang terkesan banyak kejanggalan dan lebih didasari pertimbangan subyektif. Meski mutasi merupakan kewenangan Bupati, namun semestinya Dewan juga tetap melakukan fungsi pengawasan dan kontroling karena penempatan pejabat sangat terkait dengan kinerja OPD yang dipimpinnya.

"Bukan kali ini saja ada kejanggalan, pada mutasi lalu juga begitu, ada seorang PNS golongan IIIc tiba-tiba duduk jadi Kabid Keuangan karena pertimbangan kedekatan dengan kepala dinasnya. Jadi DPRD harus melakukan kontrol, sebab buruk atau tidaknya kinerja OPD juga ditentukan oleh siapa yang memimpin OPD tersebut. Aneh juga, ada lurah loncat ke Kabag dan juga ada pejabat yang terlibat kasus korupsi masih dipercaya menjabat posisi strategis. Dewan jangan diam saja tutup mata," tegas Arthur.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang juga Sekretaris Baperjakat Kab.Bogor Aty Guniarti tidak berhasil dikonfirmasi. Nomor telepon selulernya ketika dihubungi LINGKAR JABAR, tidak aktif. Demikian juga dengan Sekretaris Daerah yang merangkap Ketua Baperjakat, Nurhayanti, tidak berhasil diminta tanggapannya. DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger