' Masa Tuntut Walikota Depok Mundur dan Pilkada Ulang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Masa Tuntut Walikota Depok Mundur dan Pilkada Ulang

Masa Tuntut Walikota Depok Mundur dan Pilkada Ulang

Written By Angga Harja S on Monday, January 7, 2013 | 7:00 AM


DEPOK (LJ) - Ratusan masa tergabung dari Gerakan Aksi Masyarakat (GAM) Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa, di halaman  Kantor Balaikota Depok.

Aksi yang dilakukannnya itu, menuntut agar Walikota dan Wakil Walikota Depok, segera mundur dari jabatannya dan meminta Pilkada Ulang. Dalam aksi yang dilakukan GAM, mendapat pengawalan ketat dari petugas Satpol-PP Kota Depok, Polres Depok dan  Kodim 0508 Depok. "Kami minta Walikota Depok, harus mundur dari jabatannya dan Pilkada harus di ulang," kata salah satu masa GAM, saat menyampaikan orasinya, belum lama ini.  

Aksi unjuk rasa, kata dia, berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor 14K/TUN/2012, tanggal 4 juli 2012 tentang pembatalan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2010, Keputusan KPUD Depok nomor 07/kpts/R/KPUD-Kota-011.329181/2012 tanggal 14 September 2012 tentang perubahan penetapan 3 pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2010. "Kami sudah banyak menemukan bukti-bukti kecurangan, namun kami juga sudah melayangkan surat ke DPRD Kota Depok, agar walikota depok harus mundur," ujarnya.

Sementara, Haris anggota GAM menyatakan, muncul surat KPUD no.139/KPUD-Kota-011.329181/XL/2012 tanggal 12November 2012 kepada DPRD untuk membahas pemberhentian Walikota dan Wakil, dan penunjukan pejabat sementara Walikota, terakhir ditanggapi dengan surat DPRD no. 170/819-DPRD, tanggal 26 November 2012 kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberhentikan Walikota dan Wakil Walikota Depok hal itu berdasarkan hasil Rekomendasi Hasil keputusan rapat Bamus DPRD Kota Depok.

Dalam realese yang dibagikan para pengunjuk rasa tertulis bahwa Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad tidak sah sebagai pemimpin Depok. Pertama cacat hukum karena MA telah membatalkan SK KPUD Depok dalam tahapan Pemilukada, kedua cacat politik sebab surat pengangkatan dann usulan Walikota dan Wakil yang diterbitkan DPRD palsu, ketiga cacat Administratip sebab nama Mohammad Idris yang didaftarkan oleh PKS pada KPUD namun dalam SK Kemendagri tertulis M. Idris Abdul Shomad, keempat cacat moral sebab dalam hal ini Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad tidak perduli dan tetap memaksakan diri untuk terus menjabat. ( Tys/Hrs )          

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger