' Mahasiswa Ajak Kumpulkan Koin Buat Biaya Ukur Ulang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Mahasiswa Ajak Kumpulkan Koin Buat Biaya Ukur Ulang

Mahasiswa Ajak Kumpulkan Koin Buat Biaya Ukur Ulang

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 8, 2013 | 7:00 AM


BOGOR (LJ)- Kabid Aset pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor Hilman berkilah jika tidak ada aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang dijual kepada pengembang "PH".

Dikatakannya, selama ini tidak ada bukti nyata atau berkas penjualan aset pemkot, namun tanah tersebut disewakan ke warga Dekengjaya RT 02 RW 08 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan. "Tidak ada aset yang dijual," kata Hilman yang didampingi Rahmat staf BPKAD Kota Bogor kepada LINGKAR JABAR, belum lama ini.

Bahkan, setelah disinggung untuk pengukuran ulang agar ada pembuktian tidak ada aset yang dijual, Hilman langsung berdalih jika tidak ada anggaran untuk melakukan hal itu. "Sayangnya kami tidak punya anggaran untuk mengukur ulang lokasi itu, karena ini menggunakan jasa dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kilahnya.

Ditempat terpisah, Ketua Eksternal PC PMII Kota Bogor Ian Maulana, mengkritik statemen Kabid Aset BPKAD yang mengatakan tidak adanya anggaran untuk mengukur lokasi tanah sewa yang saat ini, diduga telah dijual oleh oknum pejabat Pemkot. "Masa bagian aset tidak punya anggaran, terus selama ini untuk kegiatan inventarisir aset dan lain sebagainya, pakai anggaran dari mana," cetusnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang menempati tanah sewa tersebut, butuh perhatian khusus dari pemkot atas statusnya yang selama ini masih menggantung. "Kalau dibiarkan menggantung kaya gini terus, apa perlu kita (PMII) mengumpulkan koin untuk membantu membiayai pengukuran lokasi tersebut agar masyarakat mendapatkan kepastian atas haknya," ketusnya.

Sebelumnya, terkait dugaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menjual tanah asetnya seluas 6.700 m2 (meter persegi) di Kampung Dekeng Jaya RT 02 RW 08 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, kepada pengembang perumahan "PH" menjadi perbincangan hangat dikalangan anggota DPRD Kota Bogor.

Diketahui, lahan awal yang sejak awal tahun 90an disewakan kepada sebanyak 71 kepala keluarga (KK) relokasi eks Kampung Bayawak, Bogor Tengah itu, seluas 10.900 m2. Sementara lahan yang tersisa kini hanya sekitar 4.200 m2.

Komisi A DPRD Kota Bogor menilai tindakan melepas aset oleh Pemkot Bogor merupakan pelanggaran hukum. "Ada aturan yang menerangkan, semua aset daerah kalau dilepas atau dijual harus melalui peroses lelang," kata Maman Herman, anggota Komisi A DPRD Kota Bogor kepada wartawan.

Dijelaskan, jika benar Pemkot Bogor telah menjual lahan asetnya, itu sama halnya dengan mengangkangi sejumlah payung hukum. Yakni, Undang-undang (UU) No 21 tahun 2004 tentang perbendaharaan daerah dan negara, Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2006 tentang pengelolaan aset daerah junto PP No 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang dan aset daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 17 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pengelolaan barang daerah.

"Dari dulu Komisi A selalu menggebu-gebu menyikapi persoalan barang dan aset pemkot, sesuai dengan amanat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat kami mengadakan kunjungan kerja lalu. Hanya saja dalam hal ini pemkot, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak peka dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Bahkan yang muncul adalah adanya kabar kalau pemkot telah menjual lahannya kepada pengembang perumahan "PH," tandasnya.

Disisi lain, banyaknya aset pemkot yang hilang karena BPKAD tidak serius dalam melakukan inventarisir."Komisi A dari dulu selalu mengingatkan agar aset pemkot segera diinventarisir dan kemudian disertifikasi. Tapi praktiknya tidak dilaksanakan," kesalnya. ALI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger