' Konflik di Internal RSUDGJ Makin Memanas - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Konflik di Internal RSUDGJ Makin Memanas

Konflik di Internal RSUDGJ Makin Memanas

Written By Angga Harja S on Monday, January 14, 2013 | 7:00 AM

CIREBON (LJ) - Konflik antara tenaga struktural dan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati, semakin memanas. Informasi yang diperoleh LINGKAR JABAR dari sumber, para tenaga fungsional di rumah sakit milik pemerintah tersebut melakukan perlawanan terhadap manajemen rumah sakit, sudah tidak bisa terbendung lagi.

Mereka tetap bersikeras menuntut pelaku mafia CPNS yang nyata-nyata telah terbukti dan mengakui kesalahannya untuk tidak lagi menempati jabatan penting di RSUD Gunung Jati. Sebab, semua sudah paham bahwa mafia CPNS merupakan penyebab terjadinya praktik korupsi.

Koordinator Forum Karyawan Peduli (FKP) RSUD Gunung Jati, dr Ismail Jamaludin mengatakan, keberadaan FKP ini menjembatani munculnya berbagai persoalan internal rumah sakit. Dirinya menganggap, selama ini fungsional seperti dianaktirikan oleh jajaran manajemen.

Potensi RSUD Gunung Jati, menurut Ismail, sangat luar biasa dan potensi ini perlu dimaksimalkan, seperti melanjutkan pembangunan fisik dengan memanfaatkan seluruh peluang sumber dana yang ada mulai APBN, APBD I maupun APBD II.

Selain itu, Membangun sistem administrasi manajemen (SIM) yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan good governance. Misalnya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) yang andal dan tidak ada transaksi cash oleh karyawan.

Terpisah, Humas RSUD Gunung Jati, Yayat membantah jika selama ini telah terjadi kisruh internal di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.

“Tak ada apa-apa kok mas, semuanya berjalan normal dan baik-baik saja,” kata Yayat kepada LINGKAR JABAR diruang kerjanya, belum lama ini.

Sementara, Komisi C DPRD Kota Cirebon rupanya mulai gerah dengan polemik RSUD Gunung Jati yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini Komisi C akan memanggil direktur RSUD Gunung Jati.

Ketua Komisi C, HP Yuliarso menyatakan, dirinya sudah melakukan diskusi dengan rekannya di Komisi C terkait pemanggilan direksi. Ia menghimbau, pemberitaan yang muncul di media, hendaknya dijadikan introspeksi bagi para pejabat di RSUD Gunung Jati. Bukannya dijadikan momen untuk saling menjatuhkan atau menyalahkan.

“Pasien di sini jangan jadi korban. Struktural dan fungsional jangan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah upaya perbaikan. Langkah apa yang harus dilakukan agar pelayanan rumah sakit jadi lebih baik,” tukasnya. EKA

Komisi C Tuding RSBI Bentuk Kapitalisme

CIREBON (LJ) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon mendukung pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua PGRI Kota Cirebon, Djodjo Soetardjo mengatakan, keputusan MK yakni menggugurkan pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar, sangat berpihak kepada masyarakat.

"PGRI Kota Cirebon mendukung dan menyambut keputusan MK yakni menggugurkan pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Hal itu merupakan keputusan yang sangat berpihak untuk masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, sekolah RSBI yang selama ini digembar-gemborkan tidak memberi banyak perubahan, bahkan menimbulkan perbedaan antara sekolah RSBI dengan regular yang hanya terletak pada keunggulan fasilitas saja. Selain itu memberikan pengaruh pada psikologi para siswa-siswi di sekolah tersebut.

"Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan kepada kami (PGRI,red) soal tingginya biaya sekolah di RSBI," jelasnya.

Sementara, sejumlah wakil rakyat DPRD Kota Cirebon menyambut baik putusan MK terkait pembubaran RSBI. Ketua Komisi C DPRD, HP Yuliarso mengungkapkan, keberadaan RSBI dianggap membeda-bedakan masyarakat terutama sekali terlihat pada perbedaan status ekonomi.

“Intinya dibubarkannya RSBI adalah keputusan yang berpihak untuk masyarakat," tegasnya.

Komisi C lainnya, Andi Riyanto Lie menyatakan, keputusan MK yang menghapus status RSBI adalah terbaik untuk masyarakat Indonesia.

“RSBI suatu bentuk kapitalisme yang tidak pantas diterapkan di Indonesia. Terutama ketika keadaan masyarakat masih banyak yang belum sejahtera," tukasnya. GYO/EKA

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger