' Komisi D Berwenang Mengawasi Kegiatan Infrastruktur - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Komisi D Berwenang Mengawasi Kegiatan Infrastruktur

Komisi D Berwenang Mengawasi Kegiatan Infrastruktur

Written By Angga Harja S on Monday, January 14, 2013 | 6:20 PM

BANDUNG(LJ)- Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M.Q Iswara menegaskan bahwa Komisi D berwenang melakukan pengawasan di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur. Baik itu, yang berada di mitra kerja Komisi D maupun di OPD lain yang bukan mitra kerja langsung. Demikian diungkapnya kepada wartawan saat ditemui diruang kerja kemarin.
    
Lebih lanjut dikatakan, legislator muda Partai Golkar ini,kewenangan ini  disepakati antara DPRD dan Pemprov Jabar, ujarnya seraya menerangkan dengan kewenangan yang dimiliki Komisi D, kami telah berupaya maksimal melakukan fungsi pengawasan."Termasuk juga kemarin, kita telah melakukan rapat evaluasi terhadap 10 program kegiatan tahun jamak yang didanai oleh APBD Jabar,"tutur politisi daerah pemilihan Bogor ini.
   
Dari 10 kegiatan tahun jamak baik yang ada di dinas Bina Marga, Dinas PSDA, Dinas Tarkim, Setdwan dan Disorda, ada 8 kegiatan selesai tepat waktu dan 100 % beres.  "Tapi ada dua lagi yang belum beres yaitu pembangunan Sport Center Arcamanik Jabar dan Pembangunan Venue. Kedua kegiatan ini, leading sectornya berada di Disorda Jabar,  ujarnya.
  
Melihat perkembangunan pembangunan fisik  Sport Center Arcamanik dan Pembangunan beberapa venue, yang sampai saat ini baru mencapai 24,7 % termasuk material on site, dengan tingkat kesulitan teknik yang cukup lumayan dan waktu tersisa hanya 6 bulan lagi, rasanya kami kurang yakin pihak kontraktur mampu menyelesaikan pekerjaan sampai  akhir bulan Mei 2013 nanti.
  
Maka dalam rapat kemarin , Pimpinan Dewan meminta Komisi D untuk melakukan kajian dan mencarikan solusi terbaik.  Apakah setelah jatuh tempo  (berakhir masa kontrak), kontrak kerja diputus, take over atau dilakukan pelelangan ulang.  Hal ini yang akan dibahas lebih lanjut.

“Bila disepakati, diputus kontrak,  tentunya  harus ada solusinya, apakah di take over atau di adakan pelelangan ulang agar pembangunan  Sport center Armanik dan pembangunan venue dapat terselesaikan”,  ujarnya.
 
Ditambahkan  Iswara , sebagai tuan rumah PON 2016 tentunya pembangunan Sport Center Armanik Jabar dan  pembangunan beberapa venue harus selesai  secepatnya. "Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, Dewan mengusulkan kepada pemprov Jabar untuk membentuk Tim Ad Hock, yang didalamnya melibatkan Instansi,   OPD dan Biro terkait. Sehingga diharapkan pembangunan  persiapan PON dapat berjalan lancar dan tidak ada masalah dikemudian hari," harapnya.(fer)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger