' Dinas Pendidikan Ngaku Tak Terpengaruh Putusan MK - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dinas Pendidikan Ngaku Tak Terpengaruh Putusan MK

Dinas Pendidikan Ngaku Tak Terpengaruh Putusan MK

Written By Angga Harja S on Monday, January 21, 2013 | 7:00 AM


INDRAMAYU (LJ) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Indramayu, H. Odang Kusmayadi mengaku tidak terpengaruh dengan proses sidang perdana pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) karena dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.

“Sebagai orang daerah kami hanya menunggu keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Mendiknasbud), karena memang itulah lembaga atau institusi yang menaungi kami. Apalagi di Indramayu baru memiliki 4 sekolah RSBI, yakni SMPN 2 Sindang, SMPN Unggulan dan SMAN 1 Sindang serta SMAN 1 Indramayu,” kata Odang Kusmayadi kepada LINGKAR JABAR.

Terpisah Kepala sekolah SMAN 1 Indramayu H. Tajudin mengaku sangat kaget dengan adanya keputusan MK dimaksud.
“Kami sih pasrah saja dengan apa yang telah menjadi keputusan MK. Yang terpenting proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa, sampai datangnya waktu untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) nanti,” ujarnya. 

Wakil ketua Komisi B DPRD Indramayu, H. Muhaemin mengungkapkan, apa yang telah menjadi keputusan MK perihal pembubaran RSBI, tidaklah sekonyong-konyong menjadi keputusan mutlak. “Semua itu tetap harus melalui proses. Apalagi RSBI ini amanat UU dari Keputusan Menteri, yang dalam hal ini adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jelas harus melalui tahapan,” paparnya.

Dia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang menurut mereka berada di pusat itu benar, belum tentu keputusan dan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keuntungan bagi masyarakat yang berada di daerah.

"Makanya perlu kajian lebih mendalam lagi," tegasnya.
   
Sementara, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan olahraga Agus Hermanto optimis pemerintah akan merealisasikan putusan MK perihal pembubaran RSBI tersebut.

Menurutnya, hal ini bermula adanya pengaduan serta desakan pengujian UU sistem pendidikan nasional terhadap MK yang disampaikan beberapa orang tua wali murid, yakni Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida, dan aktivis pendidikan seperti Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, dan Febri Antoni Arif tahun lalu. 

"Sebab pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional ini dianggap merugikan masyarakat, karena sangat diskriminatif," tukas Agus. SLH/ACP
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger