' Dana Rutilahu Diduga Banyak Diminta Japrem - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dana Rutilahu Diduga Banyak Diminta Japrem

Dana Rutilahu Diduga Banyak Diminta Japrem

Written By Angga Harja S on Monday, January 7, 2013 | 7:00 AM


CIREBON (LJ) - Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang sedang gencar dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat agar memiliki dan menempati rumah layak serta sehat, ternyata menjadi berkah bagi sejumlah unsur baik pemerintahan desa maupun BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Pasalnya, setelah pemerintah mengelontorkan dana bantuan kepada penerima program rutilahu, diduga telah terjadi pemotongan atau diminta japrem (jatah preman) oleh unsur tersebut.

Seperti diakui warga Argapura RT 04/01 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang namanya enggan disebutkan, saat menerima dana bantuan rutilahu yang diberikan BKM Kota Cirebon besarannya sudah tidak utuh. Karena, begitu dirinya mengambil dana bantuan dari pemerintah di bank yang telah ditentukan, dari pihak BKM sudah menunggunya di lokasi bank.

"Memang, setelah kami menerima uang bantuan untuk pembangunan rumah tersebut, langsung diambil anggota BKM dan diduga telah terjadi pemotongan saat dana itu dialokasikan," aku warga kepada LINGKAR JABAR, belum lama ini.

Menurutnya, besaran potongan yang dilakukan pihak BKM bervariatif mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1,2 juta dari total bantuan. "Padahal kami hanya menerima bantuan totalnya Rp 6 juta," ujarnya.

Warga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kanapa, karena mereka membutuhkan perbaikan fisik rumah yang kurang layak. Sedangkan, disisi lain ketika mereka akan komplain dan menanyakan pemotongan itu khawatir akan diputus perbaikan fisik rumahnya oleh Unit Pelaksana Lapangan (UPL), tim teknis dari BKM.

“Dari total 31 warga di Kelurahan Argasunya, mereka lebih memilih tutup mulut rapat-rapat. Ya jelas, kalau dia protes, dia juga yang bakal kena resiko penghentian sepihak atau rehabnya ditelantarkan,” ungkapnya lagi.

Dikonfirmasi terkait indikasi dana rutilahu yang disunat, Lurah Argasunya, Tasmadi mengaku tidak mengetahui tentang teknis rutilahu. “Warga kami sebagian dapat bantuan dari pemerintah. Tidak ada potongan, hanya seikhlasnya untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban,” katanya.

Disebutkan pula, pelaksana dari dana rutilahu terpisah yakni pihak BKM dibantu oleh UPL. “Jadi kelurahan kurang mengetahui dan hanya sebatas koordinasi,” jelas Tasmadi.

Tasmadi beranggapan, potongan yang dibebankan kepada masing-masing penerima bantuan rutilahu tidak sebesar yang dituduhkan, namun hanya seikhlasnya. Ia menilai hal itu sah-sah saja, sebab mayoritas warga tidak mengetahui tata cara pembuatan SPJ.

“Bahasanya bukan potongan, hanya sumbangan seikhlasnya. Dan itu hasil musyawarah,” kilahnya.

Sementara, Kepala Bidang (kabid) Tata Ruang dan Perumahan Kota Cirebon, H. Suharjo membenarkan apabila uang bantuan rutilahu di kelola BKM. "Karena takut terjadi apa-apa. Namanya juga warga," ucapnya.

Disinggung soal adanya pungutan, Suharjo tidak mengelaknya. Dari pengakuannya hal itu bukan pungutan tapi untuk pembelian materai dan bahan pembuatan laporan. "Warga kan tidak mengerti soal LPJ. Jadi BKM lah yang mengerjakannya," pungkasnya. DUD
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger