' Biaya Nikah Tidak Boleh Melebihi Rp 30 Ribu - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Biaya Nikah Tidak Boleh Melebihi Rp 30 Ribu

Biaya Nikah Tidak Boleh Melebihi Rp 30 Ribu

Written By Angga Harja S on Tuesday, January 8, 2013 | 7:00 AM




CIANJUR (LJ)- Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu di Kabupaten Cianjur tidak boleh memungut biaya nikah lebih dari Rp30.000. Jika kedapatan ada pungutan biaya lebih dari yang ditetapkan, masuk dalam kategori gratifikasi.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Kemenag Kabupaten Cianjur, Abu Bakar Sidik, Senin (7/1). Dia menginstruksi kepada KUA dan penghulu itu dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Inspektorat Jenderal kemenag pusat akhir Desember 2012 lalu. Dalam surat edaran itu disebutkan jika ada penetapan biaya nikah lebih dari Rp30.000, maka dikategorikan gratifikasi.

"Penegasan ini sesuai instruksi dari pusat. Kita sudah menginstruksikannya kembali ke semua KUA dan penghulu. Proses akad nikah pun harus dilakukan di KUA," kata Abu Bakar.

Selama ini, katanya, imbauan agar setiap pasangan calon suami istri yang akan menikah diharuskan melangsungkan akad nikah di KUA sesuai Peraturan Menteri Agama, pada kenyataannya tidak berjalan maksimal. Di Kabupaten Cianjur hanya sekitar 10% yang melakukannya di KUA. Selebihnya ada yang rumah atau di tempat lain.

"Memang sesuai Peraturan Menteri Agama pernikahan seharusnya dilakukan di KUA. Tapi dalam pasal lain dimungkinkan pernikahan dilakukan di luar kantor KUA apabila ada persetujuan dari penghulu," ujarnya.

Dia menyebutkan, untuk ke tempat lokasi menikah di luar kantor KUA, penghulu tidak dibiayai pemerintah. Pada akhirnya biaya nikah ditanggung masyarakat dengan biaya yang tidak ditentukan. Selain itu, penghulu yang seringkali diminta masyarakat menjadi pemimpin upacara pernikahan membaca khutbah nikah dan membaca doa.

"Tugas penghulu itu ada tiga yakni mencatat, menghadiri, dan mengawasi pernikahan. Karena itu masyarakat mulai memberi uang atau sebagai ucapan tanda terima kasih kepada penghulu. Hal-hal seperti itulah yang ditegaskan irjen dengan kategori sebagai gratifikasi," ujarnya.

Dia memaparkan, agar tidak terjerat korupsi, semua penghulu jangan menerima uang termasuk ongkos-ongkos lain. Dia juga berharap, agar masyarakat jangan memberi apapun kepada penghulu dalam konteks pernikahan ini.

"Hal ini dilakukan untuk perbaikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepada calon pengantin agar mendaftar langsung di KUA dan tidak boleh diwakili atau meminta bantuan amil. Daftar langsung bayar Rp30.000, tidak lebih dan tidak kurang," paparnya.

Dijelaskannya, untuk ongkos atau biaya transportasi penghulu ke tempat pernikahan, pemerintah belum memberikan solusi, karena sampai saat ini belum ada biaya transportasi untuk penghulu. "Kalau mau aman, penghulu hanya menikahkan di KUA saja jangan di luar, dan harus pada hari kerja dan jam kerja. Karena kalau menikahkan di luar jam kerja pasti kena gratifikasi," imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah segera mencarikan solusi terkait kebijakan edaran irjen tersebut. Sebab, pernikahan bukan hanya pencatatan, tetapi mengandung dimensi budaya, dimensi agama, dimensi spritual, bahkan dimensi mistik. "Kalau boleh saran sebaiknya pemerintah menggratiskan biaya nikah. Tetapi penghulu dan KUA juga harus diperhatikan,"kata Abu Bakar. (RUS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger