' Tuntaskan Konflik Sepakbola Nasional Pemerintah Harus Mengacu pada UU SKN - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Tuntaskan Konflik Sepakbola Nasional Pemerintah Harus Mengacu pada UU SKN

Tuntaskan Konflik Sepakbola Nasional Pemerintah Harus Mengacu pada UU SKN

Written By Angga Harja S on Thursday, December 20, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Pembentukan Task Force (Satuan Tugas) penyelesaian konflik sepakbola nasional yang diprakarsai Pjs Menpora Agung Laksono terus mendapatkan sorotan dan kritik pedas dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pemerintah, dinilai tidak seharusnya mencampuri urusan internal PSSI. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No 3 tahun 2005.

"Pemerintah (Menpora) harus jernih melihat persoalan PSSI. Selain itu, seharusnya lebih mengedepankan dan membantu PSSI. Pemerintah tidak boleh lagi mengakomodir organisasi yang tidak berinduk pada PSSI," ujar Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz dalam keterangan persnya yang dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (19/12).

"Apalagi, terkait persoalan dualisme kompetisi, pemerintah bisa mengacu pada UU SKN No 3 tahun 2005. Yakni, Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 89 (pasal pidana)," sambungnya. Pada Pasal 51 ayat dua dijelaskan jika penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa/penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 89 ayat (1) berbunyi jika setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2), dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar).

"Karena itu, tidak perlu lagi adanya Task Force. Pemerintah seharusnya patuh pada surat FIFA tanggal 26 November. Jika tidak, kami bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Bahkan, tidak takut kehilangan keanggotaan atau tidak diakui KONI. PSSI sudah bekerja maksimal agar terhindar sanksi, dan juga sudah menjalankan fungsi organisasi dan supervisi semua kegiatan sesuai pasal Statuta 10, 13 dan 18," katanya.

Seperti diketahui, melalui Pejabat Sementara Menpora Agung Laksono, dibentuklah Task Force yang dipimpin Rita Subowo, notabene Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Sedangkan anggotanya adalah Tono Suratman (Ketua Umum KONI), Agum Gumelar (mantan Ketua Normalisasi/KN) serta dua staf Menpora, Sekretaris Menpora Yuli Mumpuni dan Deputi I Menpora Djoko Pekik Irianto.

Terkait dengan penyelesaian konflik, Halim menegaskan PSSI akan lebih tegas dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan sepakbola Indonesia. "Roadmap penyelesaian konflik sudah diserahkan ke FIFA dan sudah diterima mereka," tegas Halim lagi. "Kami akan laksanakan semua langkah-langkah sesuai roadmap. Pokoknya PSSI akan jauh lebih tegas. Dalam satu hingga dua hari ke depan langkahnya akan diimplementasikan, detailnya tidak bisa dijelaskan sekarang," sambungnya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Halim meminta pemerintah untuk turut mendukung. Ia menilai, dengan membentuk Task Force pemerintah sudah salah dalam mengartikan surat dari FIFA pada 26 November lalu. "Padahal surat FIFA ke Kemenpora itu adalah rekomendasi kami. FIFA pun menegaskannya di alinea akhir di surat, yang menyebut bahwa PSSI adalah organisasi resmi yang bertugas untuk mensupervisi sepakbola Indonesia, sesuai aturan FIFA Pasal 10 dan 13," ungkapnya.

"Sederhananya, pemerintah hanya harus kembali ke surat tanggal 26 itu tadi, yang menjelaskan bahwa PSSI adalah satu-satunya regulator sepakbola Indonesia. Hanya itu yang kami inginkan," lugasnya. Soal pengembalian empat anggota Komite Eksekutif, PSSI akan mengundang La Nyalla cs untuk hadir pada rapat bulan depan.

"Kami sudah kirim undangan ke mereka dan akan kami kirim lagi. Bulan Januari 2013 mereka akan diundang dalam menghadiri rapat Exco. Kalau mereka diundang berarti apa? Sudah diakui atau belum?" sergah Halim seperti bertanya balik kepada wartawan. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger