' Terkait Perizinan Hambalang Bupati Bogor Hanya Ingin Membantu Proyek Nasional - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Terkait Perizinan Hambalang Bupati Bogor Hanya Ingin Membantu Proyek Nasional

Terkait Perizinan Hambalang Bupati Bogor Hanya Ingin Membantu Proyek Nasional

Written By Angga Harja S on Friday, December 14, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Meski terus-menerus digempur serangan isu dan hujatan yang dilakukan lawan-lawan politiknya, Bupati Bogor Rachmat Yasin melenggang tenang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (13/12). Bahkan, dia pun dengan percaya diri menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait dengan peranannya dalam penerbitan perizinan proyek pusat pelatihan olahraga nasional di Hambalang, Kec.Citeureup-Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepada wartawan, politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang populer dengan panggilan RY ini, mengaku dalam situasi terdesak saat menandatangani site plan atau rencana tapak proyek Hambalang. Namun begitu, Ketua DPW PPP Jabar ini tak menjawab ketika ditanya siapa pihak yang mendesaknya. Dia mengaku hanya ingin bersikap kooperatif atau bekerjasama optimal dengan pemerintah pusat.

"Itu kan proyek nasional, sebisa mungkin pasti saya bantu. Itu saya analisis, saya tidak melanggar apa pun," kata RY di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (13/12/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan. Rachmat diminta keterangannya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang. Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Menurut Rachmat, tidak ada pelanggaran yang dilakukannya terkait penandatanganan site plan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) Hambalang. "Sepanjang prosedur memungkinkan, bahwa penandatanganan site plan itu ada aturan, ada mekanisme, ada tata cara, saya sebagai kepala daerah petugas administratif untuk menegaskan itu pun setelah melalui penelitian dan sebagainya," ujarnya. Selebihnya, Rachmat berjanji akan bicara lebih banyak alias buka-bukaan kepada penyidik KPK.

Peran Bupati Bogor disebut dalam laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang. Bupati Bogor ikut menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek Hambalang sehingga diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi.

Selain itu, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek Hambalang sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

Atas audit BPK ini, RY pernah menyampaikan tanggapannya. Saat itu, RY mengaku didesak untuk menandatangani siteplan tersebut. Dia juga membantah ada uang pelicin untuk memuluskan perizinan Hambalang kendati tidak dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Menurut RY, persetujuan izin lokasi ditandatangani bupati terdahulu. Selain itu, proyek Hambalang sudah dimulai sebelum terbit IMB. Dia mengaku sempat bertemu Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam pada Februari 2010.

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger