' Terkait Pemakzulan Bupati Garut Lawan DPRD, Gugat ke PTUN - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Terkait Pemakzulan Bupati Garut Lawan DPRD, Gugat ke PTUN

Terkait Pemakzulan Bupati Garut Lawan DPRD, Gugat ke PTUN

Written By Angga Harja S on Thursday, December 27, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Bupati Garut Aceng HM Fikri benar-benar 'ngotot' mempertahankan kekuasaannya. Itu terlihat dari sikapnya untuk menggugat hasil keputusan panitia khusus (pansus) DPRD Kab.Garut beberapa waktu lalu, yang menetapkan pemakzulan dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Aceng mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung terhadap Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri, Rabu (26/12).

"Tadi (kemarin pagi) pukul 10.00 WIB sudah kami daftarkan gugatan itu, saya yang datang langsung ditemani dua kuasa hukum lainnya. Kalau Pak Aceng tidak datang, beliau sudah menguasakan sepenuhnya pada kami," ujar Kuasa Hukum Aceng, Ujang Suja'i, yang dihubungi wartawan, kemarin siang. Dokumen gugatan diterima oleh Panitera Muda Perkara Ahmad Diban SH, dengan nomor gugatan: 127/G/2012/ptun.bdg.

Ujang yang juga seorang pengurus ormas Nadhlatul Ulama Kota Bogor itu, menjelaskan, materi gugatan yang dilayangkan terkait keputusan No 30 DPRD Garut Tahun 2012 tertanggal 21 desember tentang pelanggaran etika dengan UU, yang berujung rekomendasi pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

"Dalam perkara ini Aceng adalah subjek hukum pribadi, sebagai manusia, WNI dan beragama Islam. Yang dibantah adalah pelanggaran etika yang dituduhkan. Saya tandaskan bawah Pak Aceng sebagai pribadi menikah dan bercerai dengan menggunakan dasar tata cara hukum Islam yang dianut sesuai hak asasinya dan dijamin UU," jelasnya.

Karena itu, kata Ujang, tidak tepat jika persoalan nikah dan bercerainya Aceng dengan Fany Oktora dianggap sebagai perbuatan kepala daerah. "Karena ini subjek hukumnya pribadi. Beliau menikah di rumah pribadi dan pakai uang pribadi," tandas Ujang seraya menambahkan bahwa dewan terkesan memaksakan kehendak.

"Dan diduga melakukan pembangkangan dan menentang ajaran agama Islam dan juga telah melanggar hak asasi manusia," ujar Ujang.
Dewan juga, lanjutnya, dinilai telah melanggar asas proporsional, di mana merekomendasikan tentang pemakzulan. "Rekomendasi itu sangat berlebihan," cetusnya.

Kuasa hukum Aceng juga menganggap materi keputusan dewan terlalu diintervensi oleh eksekutif. Di mana pada 18 Desember, kata Ujang, melalui radiogram Gubernur Jabar Ahmad Heryawan merekomendasikan agar Aceng disebut melanggar etika dan UU. "Gugatan sudah kami daftarkan, kami tinggal menunggu panggilan untuk sidang pemeriksaan perkara. Biasanya seminggu," kata Ujang.

Terkait hal itu, Wakil Panitera PTUN Bandung Muhammad mengatakan, gugatan pihak Aceng kini dikaji PTUN Bandung untuk memastikan gugatan layak disidangkan atau tidak. "Gugatannya sudah kita terima, kita sekarang dalam tahap penelitian kelengkapan administrasi," ujarnya seraya menambahkan penelitian berkas administrasi gugatan Aceng kemungkinan baru rampung awal tahun depan.

Jika berkas sudah selesai diteliti, baru bisa ditentukan apakah sidang layak digelar atau tidak. Muhammad mengatakan, proses gugatan akan selesai dalam beberapa bulan. "Berdasarkan UU, perkara yang masuk ke kita harus selesai maksimal 5 bulan," ucapnya. Namun Muhammad ogah memberikan bocoran apa saja hal yang bisa membuat gugatan Aceng batal atau tidak layak disidangkan. "Nanti saja, prosesnya kan masih panjang," pungkasnya. FER/DTB

Yang pasti, sambung dia, PTUN akan memproses gugatan yang dilayangkan Aceng melalui kuasa hukumnya, Ujang Suja'i.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger