' Tercium, Konspirasi Politisi Menjungkalkan Bupati Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Tercium, Konspirasi Politisi Menjungkalkan Bupati Bogor

Tercium, Konspirasi Politisi Menjungkalkan Bupati Bogor

Written By Angga Harja S on Monday, December 17, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Proyek Hambalang yang ramai diberitakan media massa kini telah menjadi komoditi menguntungkan bagi lawan-lawan politik Bupati Bogor Rachmat Yasin. Pasca terbitnya dokumen laporan hasil audit investigasi proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, Ketua DPW Jawa Barat yang populer panggilan RY ini terus-menerus digempur serangan isu berbau fitnah yang cenderung menyudutkan dirinya. 

Bahkan, belakangan ini di beberapa titik atau lokasi, bermunculan spanduk dan baliho bernada hujatan dan juga tulisan yang menjustifikasi diri mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini telah bersalah. Entah pihak mana atau siapa oknum yang memasang atau menyuruh pemasangan spanduk dan baliho hujatan dan cacimaki tersebut, namun yang jelas sejumlah politisi dari beberapa partai politik di Bogor sepertinya tak ingin membuang momentum "proyek Hambalang" ini. 

Rival politik RY langsung tancap gas menjadikan kasus Hambalang sebagai komoditi untuk "memukul" RY. Target mereka, tentu saja kasus Hambalang harus bisa merusak citra RY. Dengan demikian, nama RY terpuruk dengan stigma korupsi yang dilekatkan melalui berbagai upaya yang sudah dilangsungkan. Maklum saja, berdasarkan hasil suvei sejumlah lembaga survei, RY merupakan sosok yang sangat sulit ditandingi jika maju kembali di Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor pada pertengahan 2013 mendatang.

Pengurus DPC PPP Kab.Bogor yang dihubungi LINGKAR JABAR, Minggu (16/12) sore, mengaku sudah mendengar ada oknum-oknum politisi yang sekarang gencar melakukan manuver untuk menghancurkan karir politik RY dengan memanfaatkan kasus Hambalang. Bahkan, salah satu pentolan PPP Kabupaten Bogor H.Topik Masduki, mengaku sudah mencium siapa oknum yang "bermain" dibalik politisasi kasus Hambalang.

"Kita sudah dengar soal pemanfaatan kasus Hambalang. Tapi kami sudah diperintah oleh Ketua DPC untuk tidak menyikapinya. Ibu Ketua bilang cara kotor itu jangan dilawan emosi, tetapi harus disikapi secara bijaksana dengan melakukan konsolidasi dan menguatkan soliditas kader. Sebab kami sangat percaya bahwa Kang RY, tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan atau fitnah yang dihembuskan pihak-pihak tertentu," ungkap Ketua Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Kabupaten Bogor Acil Wahyudin.

Meski begitu, Acil menyayangkan adanya pihak-pihak yang berupaya mendiskreditkan RY melalui spanduk, poster dan baliho memuat kata-kata yang berbau fitnah dan tuduhan. "Banyak kader yang geram, tapi saya redam. Saya imbau kepada aktor intelektual yang menyebar isu jahat terhadap RY, jangan bersembunyi sambil memainkan skenario pembunuhan karakter RY. Saya berharap, mereka (rival politik RY) memakai hati nurani, tidak halalkan segala cara untuk mengalahkan RY," ujarnya.

Sementara itu, Topik Masduki yang juga Sekretaris DPC Kab.Bogor tak membantah kalau maraknya isu dan fitnah yang ditebar melalui spanduk, baliho dan poster di berbagai lokasi itu disponsori oleh oknum politisi yang berniat maju di Pilbup 2013 mendatang. "Isu adanya kandidat bupati yang memainkan isu Hambalang ini sudah kita dengar, tapi kita menahan diri saja. Ga perlu diladeni cara-cara seperti itu, cuma menghabiskan energi saja. Saya doakan, mudah-mudahan oknum itu bisa sadar diri bahwa perbuatannya itu adalah salah," tukasnya.

Acil menambahkan, dirinya mengharapkan semua pihak untuk tidak mempolitisasi masalah perizinan proyek Hambalang. Dia menilai, masalah perizinan proyek Hambalang lebih bersifat prosedural administratif yang dilandasi untuk percepatan pembangunan fasilitas publik yang kelak bisa dimanfaatkan negara dan juga masyarakat luas.

Pernyataan RY

RY sendiri, usai memberikan kesaksian di KPK, mengakui bahwa ia mendapat desakan untuk menandatangani site plan proyek Hambalang. Ia menyetujui site plan tersebut karena tidak ada prosedur yang dilanggar. "Sepanjang prosedurnya memungkinkan bahwa penandatanganan site plan itu ada aturan, mekanisme, ada tata cara. Saya sebagai kepala daerah petugas administratif untuk mengesahkan. Itu pun sesudah melalui penelitian dan sebagainya," ujarnya.

"Menurut versi saya sebagai Bupati tidak ada pelanggaran apapun. Namun ketika proyek itu berjalan, saya ingin kooperatif dengan pemerintah pusat karena itu proyek nasional. Sebisa saya, saya akan membantu. Begitu kami analisa, saya tidak melanggar apapun. Saya membuat kebijakan itu sesuai aturan," tuturnya. CPS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger