' Soal Aset Dijual, Dewan Sorot Pemkot Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Soal Aset Dijual, Dewan Sorot Pemkot Bogor

Soal Aset Dijual, Dewan Sorot Pemkot Bogor

Written By Angga Harja S on Thursday, December 20, 2012 | 7:00 AM


BOGOR (LJ) - Terkait dugaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menjual tanah asetnya seluas 6.700 m2 (meter persegi) di Kampung Dekeng Jaya RT 02 RW 08 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, kepada pengembang perumahan "PH" menjadi perbincangan hangat dikalangan anggota DPRD Kota Bogor.

Diketahui, lahan awal yang sejak awal tahun 90an disewakan kepada sebanyak 71 kepala keluarga (KK) relokasi eks Kampung Bayawak, Bogor Tengah itu, seluas 10.900 m2. Sementara lahan yang tersisa kini hanya sekitar 4.200 m2.

Komisi A DPRD Kota Bogor menilai tindakan melepas aset oleh Pemkot Bogor merupakan pelanggaran hukum. "Ada aturan yang menerangkan, semua aset daerah kalau dilepas atau dijual harus melalui peroses lelang," kata Maman Herman, anggota Komisi A DPRD Kota Bogor kepada wartawan.

Dijelaskan, jika benar Pemkot Bogor telah menjual lahan asetnya, itu sama halnya dengan mengangkangi sejumlah payung hukum. Yakni, Undang-undang (UU) No 21 tahun 2004 tentang perbendaharaan daerah dan negara, Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2006 tentang pengelolaan aset daerah junto PP No 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang dan aset daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 17 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pengelolaan barang daerah.

"Dari dulu Komisi A selalu menggebu-gebu menyikapi persoalan barang dan aset pemkot, sesuai dengan amanat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat kami mengadakan kunjungan kerja lalu. Hanya saja dalam hal ini pemkot, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak peka dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Bahkan yang muncul adalah adanya kabar kalau pemkot telah menjual lahannya kepada pengembang perumahan "PH," tandasnya.

Disisi lain, banyaknya aset pemkot yang hilang karena BPKAD tidak serius dalam melakukan inventarisir."Komisi A dari dulu selalu mengingatkan agar aset pemkot segera diinventarisir dan kemudian disertifikasi. Tapi praktiknya tidak dilaksanakan," kesalnya.

Sementara itu, Anggota komisi A DPRD Kota Bogor Usmar Hariman menyayangkan Ketidak kompakan anak buah Walikota Bogor Diani Budiarto dalam menjaankan tugasnya, mengenai permasalahan tersebut. "Jika ini terbukti, maka pemkot telah melanggar hukum yang ada. Dan kami akan terus mencari informasi-informasi permasalahan ini," ujarnya.

Ia pun menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan soal dugaan penjualan aset pemkot tersebut. "Ini akan kita soroti terus, mengenai penjualan aset pemkot ke pihak pengembang PH," pungkasnya. ALI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger