' Proyek Hambalang Runtukan Kekuasaan Andi Mallarangeng - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Proyek Hambalang Runtukan Kekuasaan Andi Mallarangeng

Proyek Hambalang Runtukan Kekuasaan Andi Mallarangeng

Written By Angga Harja S on Friday, December 7, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini memang belum menyentuh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga nasional di Hambalang, Citeureup-Kabupaten Bogor. Namun, Kamis (6/12), KPK membuat gebrakan berani, yakni menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus salah satu orang dekat Presiden SBY, Andi Alfian Mallarangeng, sebagai tersangka baru kasus Hambalang.

Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang dikonfirmasi wartawan secara terpisah membenarkan soal status Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka dan telah dicekal (cegah-tangkal) berpergian ke luar negeri. “Iya. Dalam surat cegah disebutkan untuk perkara atas nama AAM (Andi Alfian Mallarangeng),” kata Busyro saat dikonfirmasi wartawan.

Jawaban lebih rinci datang dari Ketua KPK Abraham Samad. Dia menyatakan Andi Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang. Mantan Juru Bicara Presiden SBY itu telah berstatus sebagai tersangka sejak 3 Desember 2012. "Selain pencekalan, Andi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sprindik saya tanda tangani tanggal 3 Desember," ujar Abraham Samad.

Rencananya, lanjut Abraham, memang pada Jumat (7/12) besok, KPK akan mengumumkan status tersangka Andi Cs secara resmi. "Namun, karena sudah bocor ya sudah dibuka sekalian," ujarnya. Menurut Abraham lagi, Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto sebenarnya hanya mau mengumumkan bahwa Andi Mallarangeng dan lainnya dicegah untuk berpegian ke luar negeri saja terkait dengan bukti dan keterangan yang sudah cukup kuat dalam kasus proyek Hambalang.

"Namun, teman-teman pers pintar mendapatkan informasi dari bahan keterangan pers yang diberikan KPK sehingga terungkap status tersangka Andi Mallarangeng cs," ujarnya.
Disinggung tentang kapan penetapan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, Abraham menjawab, "Tunggu saja, ya, ada waktunya. Sabar saja."

Ihwal penetapan Andi sebagai tersangka ini pertama kali diketahui wartawan melalui surat permohonan pencegahan yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seorang fotografer sebuah media cetak harian nasional berhasil mengabadikan surat yang dibawa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers mengumumkan pencegahan atas nama Andi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin sore.

Surat itu menyebutkan status Andi sebagai tersangka. Disebutkan KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau pengguna anggaran Kemenpora.

Perbuatan tersebut, menurut surat itu, diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun justru merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya, paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Hormati Keputusan KPK

Terkait hal itu, Andi mengaku bahwa dirinya masih belum mendapat surat resmi dari KPK mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka dan pencekalannya. "Saya belum mendapat surat resmi. Saya baru membaca dari media online," aku Andi kepada wartawan di Jakarta. Namun begitu, Andi mengaku menghormati apa pun yang menjadi keputusan KPK. "Sejak awal, saya selalu mengatakan bahwa saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk bekerja sama penuh dalam pengusutan kasus ini. Biar jelas kasusnya," tambahnya.

Menanggapi langkah KPK itu, Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta Andi tidak menjadi beban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ruhut, AD/ART Partai Demokrat (PD) sangat jelas bahwa siapa pun yang sudah menjadi tersangka otomatis non-aktif dari partai. PD pun, ditegaskannya, tidak akan melindungi mantan Jubir Presiden tersebut.

"Siapa pun yang sudah menjadi tersangka, dia otomatis nonaktif dari Partai Demokrat. Bapak SBY selalu mengingatkan kadernya partai tidak akan melindungi siapa yang jadi tersangka. Andi jangan menambah beban SBY," kata Ruhut. Terkait proses hukum Andi, PD dipastikannya tidak akan intervensi. KPK dipersilakan untuk memproses Andi Mallarangeng meskipun dia berasal dari PD. Secara pribadi, Ruhut masih tetap meminta Andi secara legowo mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. CPS/BSR

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger