' Polemik Penghasilan Gubernur Jabar Rp 7,24 Miliar Per Tahun Itu Dana Operasional - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Polemik Penghasilan Gubernur Jabar Rp 7,24 Miliar Per Tahun Itu Dana Operasional

Polemik Penghasilan Gubernur Jabar Rp 7,24 Miliar Per Tahun Itu Dana Operasional

Written By Angga Harja S on Tuesday, December 18, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Disebut sebagai Kepala Daerah Provinsi berpenghasilan terbesar kedua se-Indonesia, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bereaksi keras alias meradang. Dia pun menyangkal rilis LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan lima gubernur dengan penghasilan tertinggi di Indonesia selama 2012.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan disebut menempati posisi kedua dengan penghasilan mencapai Rp 7 miliar lebih dalam setahun. Heryawan menyebut data yang dikeluarkan LSM Fitra salah. "Fitra salah memprediksi dan salah membaca anggaran," kata Heryawan usai menghadiri rapat pleno penetapan dan pengumuman cagub-cawagub di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Senin (17/12).

Dijelaskannya, gaji resmi sebagai gubernur yang diperolehnya adalah Rp 8 juta plus tunjangan Rp 8 juta per bulan. Di luar itu, ia mendapatkan dana insentif 10 kali gaji dari pajak. LSM Fitra sendiri menyebut penghasilan Gubernur Jabar sekitar Rp 603 juta per bulan atau ditotal satu tahun sebesar Rp 7,24 miliar. Disinggung hal itu, Heryawan membantahnya. Sebab anggaran itu bukan gaji. "Itu dana operasional per bulan," tuturnya.

Soal dana operasional, Heryawan menyebut itu bagian dari fasilitas yang diberikan negara. Dana itu diberikan untuk berbagai keperluan mulai dari perjalanan dinas hingga biaya makan di perjalanan. Selain gubernur, ada enam pejabat lain yang punya dana operasional. Mereka masing-masing wagub, ketua DPRD Jabar, dan empat wakil ketua DPRD Jabar.

Ia pun meminta Fitra lebih hati-hati dalam mengeluarkan data agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat. "Cermati anggaran, silahkan, bebas kok. Tapi sebelumnya konfirmasi dulu, baru dirilis sehingga tidak salah ketika dipublikasikan," tegas politisi PKS yang maju kembali di Pilgub Jabar berpasangan dengan Deddy Mizwar itu.

Seperti diberitakan koran ini, Senin (16/12), khusus untuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang saat ini dijabat Ahmad Heryawan, LSM Fitra menyebutkan penghasilannya mencapai Rp 603 juta per bulan atau ditotal selama satu tahun, Gubernur Jabar memperoleh uang penghasilan resmi sebesar Rp 7,24 miliar per tahun pada tahun anggaran 2012. Data Fitra itu sendiri bersumber dari Kementerian Keuangan RI.

Penghasilan Gubernur Jabar ini menduduki posisi tertinggi kedua se-Indonesia, dibawah Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang berpenghasilan Rp 642 juta per bulan atau Rp 7,7 miliar per tahun. Gubernur Jabar mengungguli Gubernur Jawa Tengah di posisi ketiga dengan penghasilan Rp 438 juta per bulan atau Rp 5,25 miliar pertahun.

Menurut Koordinator Riset Seknas FITRA Maulana, pendapatan Gubernur Jabar tersebut jauh diatas Gubernur Kalimantan Timur yang mencapai Rp 344 juta per bulan atau Rp 4,1 miliar dan Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp 327 juta atau Rp 3,9 miliar per tahun. Kesenjangan ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan gubernur-gubernur lainnya di tanah air yang penghasilannya tidak sebesar ke lima gubernur tersebut.

Dijelaskannya, Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang gaji, serta tunjangannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. "Selain gaji pokok dan tunjangan, mereka juga mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah," kata Maulana tanpa merinci jumlah dana insentif yang diterima setiap kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Terkait hal itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi mengingatkan, para kepala daerah harus menyadari bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat. Karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintah sebagai media untuk melayani masyarakat. CPS/FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger