' - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » »

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 19, 2012 | 7:00 AM


==Pengawasan DPRD Bersifat Politis===
DIPA Prov Jabar Tahun 2013 Mencapai Rp 80 Triliun

BANDUNG (LJ)-Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), untuk Provinsi Jabar, secara resmi diserahkan Kementerian Keuangan RI kepada pihak Pemprov. Jabar bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga  yang operasionalnya berada di wilayah Jabar.
   
Plt Kanwil Jabar Kementerian Keuangan RI, Eddy Sumaridi mengungkapkan khusus untuk Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam tahun 2013 berjumlah Rp80.167.837.362.741.
  
Sebagai rinciannya : Satker vertikal  Kementerian/lembaga sebesar Rp31.261.348.326.000, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp1.057.619.548.000, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp864.220.603.000, SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp906.850.819.000, transfer ke daerah untuk Provinsi Jabar sebesar Rp7.264.907.053.466, serta transfer ke daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp38.812.891.013.275.
  
Di tahun 2013, pihak Kementerian Keuangan telah mempersiapkan beberapa langkah dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran. Pertama, meningkatkan kapasitas pengelola keuangan satker.

Kedua, menyempurnakan regulasi dengan regulasi yang sudah disempurnakanyaitu Peraturan Presiden menegnai barang dan jasa pemerintah. Aturan tersebut telah disempurnakan melalui perubahan Peraturan Presiden 54 tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden  Nomor 70 Tahun 2012. Melalui perubahan regulasi tersebut diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat.
   
Disamping itu, kini sedang dipersiapkan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan  tentang Tata Cara Revisi anggaran tahun 2013 yang memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran tahun 2013.Langkah ketiga, sambung Eddy meningkatkan peran aparat pengawas internal Kementerian/Lembaga.
  
Penyerahan DIPA Tahun 2013 kepada Satker vertikal dan OPD Prov. Jabar dan Pemkab/Ko, dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Secara simbolis diberikan kepada Kajati Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar, UPI Bandung, ITB, Wali Kota Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Bandung. Sedangkan untuk jajaran OPD Prov. Jabar diterimakan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga, Dinas Kesehatan, Disindag Prov. Jabar dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
   
Terkait turunnya anggaran APBN ke provinsi Jawa Barat sebesar Rp 80 triliun, fungsi pengawasan DPRD Jabar tidak dapat lakukan secara teknis, tetapi pengawasan politis, dan pengawasan yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, demikian diungkapkan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, usai acara penyerahan DIPA APBN di Gedung Sate Bandung.
   
Irfan menyatakan, fungsi pengawasan melekat pada fungsi dewan. Pengawasan ini tidak hanya APBD, tetapi juga anggaran-anggaran yang masuk ke Jawa Barat. Hanya bedanya pada pengawasan APBN, dewan nanti bekerjasama dengan BAKN,jelas legislator dari Partai Demokrat ini.
  
DPRD lanjutnya, punya kewajiban untuk mengawasi anggaran APBN dengan melaporkannya ke BAKN DPR RI. Kenapa tidak dibuat di daerah, karena BAKN itu dalam UU sistemnya dibuat sementara, ad hoc tiga bulan. “Masa tiga bulan dibubarkan lagi!. Kan tidak mungkin, dan fungsi pengawasan dewan ini melekat diri masing-masing anggota Dewan,” ujarnya.
   
“Saya rasa pengawasan kita adalah politik bukan pengawasan teknik, pengawasan politik adalah pengawasan dampak dari pembangunan, apakah positif atau negativ. Nggak ada tuh anggota dewan harus ngawasi, ngitung ukuran, pengawasanya adalah pengawasan positif,” kata Irfan.(FER) 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger