' Pemkot Depok Serahkan DAKK ke KPU - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pemkot Depok Serahkan DAKK ke KPU

Pemkot Depok Serahkan DAKK ke KPU

Written By Angga Harja S on Friday, December 7, 2012 | 7:00 AM


DEPOK (LJ) - Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilper) tahun 2014, yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mesti diatur oleh Pemerintah paling lambat 16 bulan, sebelum Pemilu dan Pilpres tahun 2014 mendatang.

Hal itu, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, langsung menyerahkan Data Agregat Kependudukan kecamatan (DAKK) dalam bentuk Compact Disc pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, yang disertai penandatanganan serah terima DAKK.

Penyerahan itu, langsung diserahkan oleh Wakil Walikota (Wawalkot) Depok Idris Abdul Shomad kepada Ketua KPU Kota Depok, Kamis (6/12), di Aula lt V Balikota Depok. Dalam penyerahan tersebut, langsung dihadiri oleh Wawalkot Depok Idris Abdul Shomad, Kepala Disdukcapil Mulyamto, Ketua KPU Kota Depok Rd.Salamun Adiningrat, Sekretaris KPUD Kota Depok Rusli Arief, Kasubag Hukum KPUD Oting, Kasubag Umum Sayuti, Kepala OPD, Camat dan Lurah.                                                                                                                                                  
Wawalkot Depok Idris Abdul Shomad, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, DAKK merupakan tahapan dasar untuk Pileg tahun 2014. "DAKK sebagai bahan menyusun daerah pemilihan di kabupaten/kota masing-masing. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap mendukung pesta demokrasi yang aman, demokratis dan lancar. Maka dengan telah diserahkannya DAKK itu, dapat menunjang KPU Kota Depok dalam bekerja sebagai penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres mendatang," ujar Idris.
                                                                                                     
Ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Depok R.Salamun Adiningrat mengatakan, pihaknya telah menerima DAKK dengan sejumlah 1,588.582 penduduk. Nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pileg dan pilper, guna menentukan jumlah pemilih yang berhak memilih pada pemilihan mendatang. "Adanya hal lain yang berbeda tentang jumlah yang masuk dari Kota Depok, dan dikeluarkan serta ditetapkan oleh Mendagri. Pihaknya hanya berpegangan dengan data itu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kursi pada setiap dapil, Kecamatan yang ada di Kota Depok," imbuhnya.

Salamun menambahkan, pada tahun sebelumnya, untuk setiap kursi anggota DPRD memerlukan 31.000 suara. "Maka dengan adanya data yang telah ditetapkan oleh Kemendagri ini, jika tidak sesuai maka akan ada dampaknya," ujarnya.                

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Depok Mulyamto mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlah yang diajukan dari Pemkot Depok, tentang jumlah penduduk yang terserap dalam data pada sistem online di Kemendagri. "Sebab dalam pendataan kependudukan selama ini yang dilakukan oleh pemkot Depok pada Kemendagri tidak secara manual. Namun telah menggunakan sistem siak yang berlangsung secara online. Klau DAKK yang diserahkan pada KPU itu, telah melalui validasi dan verifikasi serta penetapan hasil oleh Kemendagri bisa dikatakan sudah final," pungkasnya. Tys/Hrs  

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger