' Pemkot Bandung Gerah Dana Bansos Dituding Berbau Kepentingan Politik - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pemkot Bandung Gerah Dana Bansos Dituding Berbau Kepentingan Politik

Pemkot Bandung Gerah Dana Bansos Dituding Berbau Kepentingan Politik

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 26, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Rencana kenaikan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD 2013 dituding banyak pihak berhubungan dengan agenda Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013. Atas tudingan itu, pihak Pemkot Bandung kian gerah. Untuk menghindari dugaan itu, Pemkot Bandung memastikan pencairan dana bansos tersebut akan dilakukan setelah Pilwalkot digelar atau setelah Juni 2013.

"Perlu diketahui, tidak ada hubungannya antara dana bansos meningkat dengan pelaksanaan Pilwalkot. Persoalannya kan hanya pengalokasian. Kalau programnya sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, Edi Siswadi, saat ditemui wartawan di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukencana-Kota Bandung, Selasa (25/12).

Edi yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota atau merupakan orang nomor tiga di lingkungan Pemkot, menyatakan, Pemkot Bandung berkomitmen akan melakukan pencairan dana bansos setelah Pilwalkot. Tujuannya agar tidak ada pihak manapun yang memanfaatkan dana publik untuk kepentingan politis di Pilwalkot Bandung.

"Sebenarnya kenaikan dana bansos pada tahun depan karena banyak program pemberdayaan masyarakat miskin, seperti Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB), bukan karena ada kepentingan berbau politis, itu salah persepsi," tuturnya seraya menambahkan anggaran bansos pada APBD 2013 murni mencapai Rp130 miliar.

Padahal pada tahun ini, dana bansos hanya dialokasikan sebesar Rp5 miliar. "Proposal sudah banyak yang masuk. SKPD sedang melakukan verifikasi karena harus by name by address," tegasnya. Untuk dana hibah, Pemkot Bandung justru menguranginya. Diprediksi dana hibah tahun depan hanya Rp171 miliar. Sementara pada tahun ini mencapai Rp300 miliar.

Anggaran sebesar Rp171 miliar itu, antara lain diberikan kepada KPU Kota Bandung untuk Pilwalkot 2013 sebesar Rp56 miliar, serta lembaga-lembaga lain yang tidak bertentangan dengan Permendagri 32/2011 seperti PMI, Polrestabes, dan masyarakat secara langsung. Dana hibah merosot karena tidak ada lagi pos anggaran untuk membiayai Bantuan Walikota Khusus (Bawaku).

Sebelumnya secara terpisah, terkait dengan dana bansos yang menjadi polemik publik, Inspektorat Kota Bandung memastikan akan mengawasi langsung penyaluran dan penggunaan dana bansos dan hibah. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan penyaluran dana yang telah menjadi sorotan publik. "Kami akan turun ke lapangan saat dana bansos dan hibah cair dan diterima penerima hak. Kami akan pantau peruntukan dana tersebut," ucap Inspektur Kota Bandung Koswara.

Sementara untuk pengawasan proposal dan verifikasi, Koswara menyerahkan sepenuhnya pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Jadi Inspektorat hanya melakukan pengawasan setelah dana cair kepada penerima hak. "Kita harus menghindari penerima bansos dan hibah fiktif. Kalau ada temuan, kami akan proses sesuai ranah hukum. Kami tindaklanjuti temuan itu sampai dana kembali ke kas daerah," imbuhnya. FER / HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger