' Pemberhentian Bupati Garut Tinggal Tunggu Waktu - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pemberhentian Bupati Garut Tinggal Tunggu Waktu

Pemberhentian Bupati Garut Tinggal Tunggu Waktu

Written By Angga Harja S on Thursday, December 20, 2012 | 7:00 AM


GARUT (LJ) - Setelah melakukan investigasi serta mengumpulkan keterangan dan alat bukti selama 14 hari, Pansus DPRD Garut tentang pemberhentian Bupati Garut Aceng HM Fikri menemukan pelanggaran Undang-Undang (UU) yang dilakukan Aceng dalam pernikahannya dengan gadis belia berusia belasan tahun, Fany Octora. Pelanggaran itu pun, seperti rekomendasi Pansus, harus ditindaklanjuti dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Saat menyampaikan hasil laporan pansus di Rapat Paripurna DPRD, Garut, Jawa Barat, Rabu (19/12), Ketua Pansus DPRD Asep Lesmana Ahlan menyatakan, berdasarkan analisis, fakta, dokumen, dan dikompilasikan dengan UU serta tanpa mengabaikan azas praduga tak bersalah, Bupati Aceng dinilai melanggar 2 UU, yakni UU Perkawinan dan UU Pemerintahan Daerah.

"Melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan, Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, dan Pasal 3,4, dan 5," kata Asep seraya menambahkan, Bupati Aceng juga melanggar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 27 huruf b bahwa setiap kepala daerah harus menaati perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 27 huruf f bahwa kepala daerah wajib menjunjung tinggi etika dan norma, dan Pasal 110 soal sumpah dan janji kepala daerah. "Kami serahkan ke DPRD dan fraksi agar segera menindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku," jelas Asep dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ade Ginanjar dan dihadiri 48 anggota DPRD itu.

USai mendengarkan penyampaikan laporan Pansus tersebut, Ade Ginanjar mengambil alih komando. Ia langsung menyatakan hasil pansus akan diserahkan ke fraksi-fraksi. Setelah fraksi memberi tanggapan, DPRD baru akan bersikap dan memberikan rekomendasi soal jadi atau tidaknya Aceng dilengserkan pada Jumat (21/12) mendatang.

Sikap gamang Dewan ini pun langsung dihujani interupsi perwakilan masyarakat. Mereka langsung mengebrak meja dan merebut pengeras suara yang terletak disetiap meja para wakil rakyat. Bahkan ada diantaranya yang menaiki podium ruang paripurna. "Malam ini harus tuntas, administrasi dilakukan belakangan," ujar perwakilan pengunjuk rasa, Yusuf Supriadi.

Ucapan dia direspon warga yang hadir di ruang paripurna. Mereka berbodong-bondong menuju kursi pimpinan dewan, agar para wakil rakyat melengserkan Bupati Aceng hari ini. Suasana semakin tegang saat warga beradu mulut dengan pimpinan dewan. "Kami akan datang Jumat nanti dengan massa yang lebih banyak lagi, lihat saja nanti!" cetus sejumlah tokoh masyarakat yang hadir.

Kemendagri Sarankan Mundur

Meski nasib Aceng diputuskan resmi oleh DPRD Garut pada pada Jumat (19/12) besok, namun keputusan pelengseran Aceng sudah dapat dipastikan. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arif Zudan Fakhrullah, menyarankan lebih baik Aceng mengundurkan diri sekarang. Kalau tidak, maka cepat atau lambat politisi berusia 40 tahun itu juga pasti bakal meletakkan jabatannya.

Sikap Kemendagri hingga kini menunggu keputusan Pansus DPR Garut. Sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Aceng masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Adapun MA memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menjatuhkan vonis terkait keputusan DPRD Garut. "Tapi lebih baik Aceng memang legowo. Saran Kemendagri lebih bagus dia berlega hati mundur," kata Zudan.

Berdasarkan tim investigasi Kemendagri yang diterjunkan ke Garut, kata dia, ditemukan bukti Aceng telah melanggar etika dan norma. "Dia melanggar etika dan moralitas terkait kepercayaan yang diberikan rakyatnya.” Kalau tetap bersikukuh tidak mau meletakkan jabatannya, ia takut hal itu malah membuat Aceng semakin dibenci warganya.

"Dia bagusnya menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Garut," ujarnya seraya melanjutkan, sangat tidak elok seorang pemimpin tetap menjabat sementara bawahannya sudah tidak menghormatinya lagi. "Dia harus menjaga wilayahnya. Apalah artinya jika seluruh masyarakat dan aparatur tidak percaya terhadapnya," tambahnya.


Perilaku Tak Patut

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai perilaku yang ditampilkan Aceng Fikri sangat jauh dari prinsip kepatutan. Din mempertanyakan motif Aceng yang menutup-nutupi pernikahannya dengan Fani Oktora. "Jelaslah itu di luar kepatutan. Soal nikahnya, kalau mau nikah silakan. Kalau mau berumah tangga kenapa harus diam-diam," ujar Din kepada wartawan, kemarin.

Menurut Din, di dalam ajaran Islam tidak ada istilah nikah siri. Hal ini karena berdasarkan ajaran Islam untuk menikah harus terbuka, harus dihadiri saksi dan juga wali. "Sementara nikah siri di Indonesia yang diam-diam dan rahasia. Saya kira UU perkawinan itu patut diamalkan oleh yang bersangkutan," ucap Din.

Diberitakan sebelumnya, Aceng terjerat berbagai kasus. Ia tersangkut kasus nikah siri kilat dengan gadis belia asal Limbangan, Kabupaten Garut, yakni Fani Oktora (18). Fani diceraikan setelah dinikahi hanya dalam waktu empat hari. Aceng juga sebelumnya telah menikahi siri Sinta, perempuan asal Karawang selama dua bulan. Tapi, ketika ditanya kebenarannya, Aceng membantah.

Selain itu, Aceng juga tersangkut kasus penipuan dan penggelapan terkait penggantian calon wakil Bupati Diki Candra, pada September 2011 lalu, sehingga Aceng bersama delapan saksi harus menjalani pemeriksaan di ruang Kasubdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum), Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Senin kemarin.

Gelombang penolakan terhadap tindak tanduk sang Bupati sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai kalangan dari beberapa waktu lalu. Mereka meminta Aceng segera mengundurkan diri karena dinilai tidak memberikan contoh seorang pemimpin. Aceng yang sebelumnya terdaftar sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat pun akhirnya terpaksa menanggung malu setelah partai pohon Beringin ini memecatnya setelah skandal pernikahannya terungkap. JUL/BDN/CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger