' Pelayan Publik Kota Depok Terburuk - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pelayan Publik Kota Depok Terburuk

Pelayan Publik Kota Depok Terburuk

Written By Angga Harja S on Friday, December 14, 2012 | 7:00 AM


DEPOK (LJ) - Kota Depok ditetapkan sebagai daerah terburuk dalam hal pelayanan publik. Hal ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survey indeks intregritas pelayanan publik. Meski menempati urutan buncit, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail tetap sumringah karena pencapaian nilai pelayanan publik tahun ini lebih baik dari sebelumnya.

"Memang secara peringkat Kota Depok berada di urutan terbawah. Tapi, kalau berdasarkan nilai, tahun ini meningkat. Tahun 2011 KOta Depok berada di peringkat 59 dengan nilai 3,5. Sementara sekarang menjadi 5,13. Ini menunjukan ada peningkatan kinerja meskipun belum optimal,"kilahnyan kepada wartawan, Kamis (13/12).

Karena itu, Kata Walikota Depok, agar pelayanan publik Kota Depok menjadi baik sesuai dengan keinginan KPK, pihaknya menginginkan adanya pendamping dari lembaga tersebut.

Lebih lanjut, ada delapan indikator penilaian yang ditetapkan KPK dalam hal pelayanan publik. yakni  jujur, transparan, efisiensi, produktivitas, kompotensi, kapasitas, Kepemimpinan dan tranformasi atau perubahan.

"Indikator tersebut berbeda dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokarasi (Kemenpan dan RB). Kami ingin menyamakan persepsi dulu agat nantinya bis alebih ibjektif,"tandasnya.

Dia menambahkan, hasil survei integritas KPK pada tahun ini ada tiga unit layanan daerah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sementara, DPRD Kota Depok menilai hasil survei indeks intregritas sektor pelayanan publik yang dilakukan KPK dengan menempatkan Kota Depok di dasar posisi merupakan bukti kegagalan dan ketidakmampuan Nurmahmudi Ismail sebagai kepala daerah.

"Jujur kami kecewa mendengar hal itu. Tapi kita sudah cape mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah. Saya sendiri sudah tiga kali menyampaikan kritikan soal perizinan dalam pandangan umum fraksi," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Selamet Riyadi. TYS/HRS




Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger