' Orang Tua Siswa dan Guru Datangi Gedung Dewan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Orang Tua Siswa dan Guru Datangi Gedung Dewan

Orang Tua Siswa dan Guru Datangi Gedung Dewan

Written By Angga Harja S on Thursday, December 6, 2012 | 7:00 AM

CIREBON (LJ) – Orang tua siswa dan guru kelas 6 SDN 7 Kebon Baru Kota Cirebon datangi gedung DPRD, Rabu (05/12). Mereka datang untuk meluruskan kabar pungutan yang beredar di salah satu media lokal belum lama ini.

Dewan guru kelas 6 SDN 7 Kebon Baru, Sulis mengatakan, kabar pungutan yang terjadi di lingkungan sekolah adalah bohong. Pengumpulan dana memang dilakukan. Namun itu adalah kesepakatan antar orang tua murid, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada guru kelas 6 yang telah memberikan jam tambahan sebagai persiapan menjelang Ujian Nasional.

 “Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan orang tua. Jadi bukan pungutan ataupun paksaan, hanya uang terima kasih kepada guru yang telah memberikan jam tambahan,” ujarnya dalam pertemuan dengan Komisi C kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Dia menyesalkan pernyataan Andi Riyanto Lie di salah satu media massa yang dianggap memojokan pihak sekolah. Padahal, kebenaran dari pungutan itu adalah palsu.

“Ya setidaknya kan bisa kroscek dulu ke kami, ke orang tua atau ke pihak sekolah seperti apa,” katanya.

Di tempat sama, Ketua Komite Sekolah, Priyanto juga meluruskan bahwa uang senilai Rp75 ribu bukanlah suatu  pungutan liar. Karena sudah melalui tahapan kesepakatan di lingkungan orang tua.

 “Orang tua sudah menyetujui, jadi kami bukan asal memungut saja,” terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, H. P. Yuliarso menjelaskan, apabila pungutan itu sudah berdasarkan kesepakatan orang tua, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. “Ya kalau memang untuk kebaikan dan semua orang setuju dan tidak ada yang keberatan, ya tidak masalah,” ucapnya.

Namun, kata dia, bila bicara aturan, sebenarnya pungutan jenis apa pun baik itu yang disepakati atau tanpa kesepakatan, itu tidak diizinkan. Karena sebenarnya, dana BOS yang ada sudah cukup untuk mengcover semuanya.
 “Kalau bicara aturan memang tidak diizinkan. Di sekolah sudah tidak boleh ada lagi pungutan,” tegasnya.

Kalau memang ada biaya tambahan yang mengharuskan mengambil dana dari siswa, politisi Demokrat ini berharap ada subsidi silang dari pihak keluarga yang secara ekonomi bagus, terhadap keluarga yang kurang mampu.

Anggota Komisi C DPRD lainnya, Ayatullah Roni menyatakan, dalam buku pedoman penggunaan BOS sudah jelas terkait penggunaan dan alokasi anggaran yang ada. Pungutan tidak dibenarkan untuk sekolah. Terkait pernyataan Andi Riyanto Lie dianggap memojokan pihak sekolah, pria yang akrab disapa Roni itu menyebutkan, pernyataan tersebut adalah penyampaian pribadi, bukan atas nama lembaga.

 “Wajar saja kalau Pak Andi mengecam keras jenis pungutan. Maksudnya bukan memojokan, tapi itu salah satu cara untuk melindungi masyarakat,” tandasnya. IR/GYO


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger