' Negara Dapat Rp 59 Triliun dari Lima Kontrak Penjualan Migas - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Negara Dapat Rp 59 Triliun dari Lima Kontrak Penjualan Migas

Negara Dapat Rp 59 Triliun dari Lima Kontrak Penjualan Migas

Written By Angga Harja S on Thursday, December 27, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar dan mewadahi penandatanganan jual beli minyak dan gas bumi (migas). Penandatanganan disaksikan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas), Jero Wacik.

"Perkiraan pendapatan negara dari kesepakatan ini mencapai US$ 6,12 miliar," kata Jero di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/12). Penandatanganan terdiri dari satu head of agreement (HoA) gas alam cair (liquified natural gas/LNG) antara perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan BP Berau Ltd.

Kemudian dua perpanjangan perjanjian jual beli (sales purchase agreement/SPA) elpiji (liquified petroleum gas/LPG) antara Pertamina dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Jabung, Jambi dan Kepala Burung, Papua Barat. Addendum tiga perjanjian jual beli gas bumi dari Pertamina EP ke pembangkit Jawa-Bali untuk keperluan pembangkit listrik Muara Tawar, serta amandemen penjualan produksi minyak bumi dari Blok Cepu ke Pertamina untuk pemenuhan kilang domestik.

Jero mengatakan, selain pendapat negara, kesepakatan pengiriman LNG dari BP dan tambahan gas bumi dari Pertamina akan menghemat pengeluaran PLN. "Diperkirakan sebesar US$ 17,88 miliar karena mengganti solar ke gas," jelasnya.

Menurutnya, penandatanganan ini menunjukkan komitmen pemerintah memprioritaskan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk domestik. Dicontohkan, kesepakatan antara BP dengan PLN untuk memasok LNG melalui fasilias penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage regasfication unit/FRSU) Jawa Barat sebesar 23,96 juta metrik ton mulai tahun 2013 selama 20 tahun.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas untuk listrik Jawa dan Sumatera, sekaligus mengurangi beban subsidi listrik pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Mulai 2013 dikirim dua kargo dan akan meningkat hingga 24 kargo pada 2019," tutur Jero.

Begitu pula dengan perpanjangan jual beli elpiji yang bertujuan mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji. Salah satu kontrak diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan elpiji di Sorong, Papua. Jero menjelaskan, sudah sejak 2008, produksi LPG dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. "Saat ini seluruh produksi LPG dalam kegiatan hulu migas memenuhi 50% kebutuhan LPG domestik," ujar Jero. REN
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger