' Nasib Bahan Bakar Nabati Tergantung pada Kementerian Keuangan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Nasib Bahan Bakar Nabati Tergantung pada Kementerian Keuangan

Nasib Bahan Bakar Nabati Tergantung pada Kementerian Keuangan

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 19, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Nasib Bahan Bakar Nabati masih terkatung-katung. Produk ramah lingkungan ini ternyata sepi peminat. Konsumen ogah, produsennya pun gerah. Ada apa? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai potensi produksi bahan bakar nabati (BBN) masih bergantung indeks harga, lewat verifikasi beberapa pemangku kepentingan.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian ESDM, Maritje Hutapea mengungkapkan, bahwa konsep harga BBN telah digodok dan sedang menunggu untuk diverifikasi. Namun, untuk 'ketok palunya' bergantung keputusan Kementerian Keungan (Kemenkeu). "Sedang diverifikasi oleh Badan Pemeriksaan Keungan Pembangunan (BPKP). Saya sendiri ingin secepatnya, namun keputusan akhir nanti tetap ada di Kemenkeu," tuturnya.

Sampai tahun ini, pemerintah mengaku penyerapan produksi BBN diperkirakan mencapai 750-850 ribu barel. Namun, Maritje belum bisa memberikan proyeksi atau target produksi BBN padap 2013. "Masih bergantung indeks harga kalau mengenai produksi di tahun depan. Jika selesai baru nanti bisa ditargetkan," tuturnya.

BBN adalah bahan bakar yang diproduksi dari sumber hayati yaitu biodiesel, bioetanol dan minyak nabati murni (pure plant oil). Seiring terus melonjaknya harga minyak dunia, maka sejak 2008 Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.32/2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.

Namun, ternyata realisasi pemanfaatan BBN masih jauh dari harapan alias masih rendah. Guna mengatasi masalah ini, pemanfaatan BBN digenjot, salah satunya meningkatkan penggunaan di sektor transportasi dari 5% menjadi 7,5%. Untuk pemanfaatan di bahan bakar non subsidi serta angkutan pertambangan mineral dan batu bara 2%. Meskipun prosentase kewajiban (mandatory) pemanfaatan BBN ditingkatkan, ternyata ada masalah lain terkait pasokan. Terutama karena produsen terbentur soal harga.

Menurut Maritje, produsen menganggap indeks harga BBN saat ini kurang menarik, karena indeks harga kurang merefleksikan keekonomian. Biaya produksi BBN sekitar 70% berasal dari bahan baku, sedangkan harga bahan baku khususnya crude palm oil (CPO) dan molases sangat mahal. "Sebab itulah tidak ada satu pun produsen bioetanol yang mau memasok ke pasar,"ujarnya.

Kondisi ini, ungkapnya, telah disampaikan produsen kepada pemerintah, untuk dilakukan revisi indeks atas harga BBN. "Kementerian ESM sudah merespon dan juga telah menugaskan tim harga untuk menghitung kembali indeks harga," katanya. Usulan indeks harga yang baru ini telah diajukan ke Kementerian Keuangan, tetapi hingga saat ini Kemenkeu meminta komponen-komponen biaya dalam indeks tersebut diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini masih dibahas untuk proses audit lebih lanjut,"tuturnya. Sementara pihak produsen telah menyanggupi akan memasok, namun sesuai indeks harga baru. "Produsen sudah menyanggupi akan memasok BBN, tetapi dengan catatan dengan menggunakan indeks harga yang baru," pungkasnya. REN
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger