' Mendagri Sebut Bupati Garut Langgar Undang-Undang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Mendagri Sebut Bupati Garut Langgar Undang-Undang

Mendagri Sebut Bupati Garut Langgar Undang-Undang

Written By Angga Harja S on Tuesday, December 4, 2012 | 7:00 AM

GARUT - Kasus pernikahan singkat (selama empat hari) Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan Fani Oktora, gadis berusia 18 tahun asal Limbangan, Kabupaten Garut-Jawa Barat, terus bergulir menjadi bola panas dan bahkan bisa meruntuhkan kekuasaannya di Pemkab Garut. Ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menilai Bupati Garut telah melanggar etika, bahkan peraturan perundang-undangan terkait pernikahan sirinya.

Mendagri menjelaskan, di dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan siri yang tidak dicatat, kata Gamawan, merupakan sikap tidak taat kepada UU. "Padahal, dalam sumpah janji, kepala daerah wajib taat pada peraturan perundang-undangan," kata Gamawan dalam keterangan persnya, Senin (3/12).

Dia menilai ada pelanggaran etika terkait perceraian Aceng. Padahal, seorang pemimpin atau kepala daerah, kata dia, semestinya menjadi contoh yang baik di hadapan publik. Bupati wajib memelihara etika dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.

Ditambahkan olehnya, dalam Pasal 29, diatur pemberhentian bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan etika pemerintahan. Tahap awal mekanisme pemberhentian, DPRD harus mengambil keputusan bahwa Aceng terbukti melanggar etika. Rapat itu harus dihadiri minimal tiga perempat dari total anggota DPRD. Jika voting, keputusan harus disetujui oleh dua pertiga dari yang hadir. Jika DPRD menganggap ada pelanggaran etika, kata Gamawan, keputusan itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

"MA akan uji nanti. Dalam waktu 30 hari, MA harus sudah menyatakan sikapnya setuju atau tidak (atas putusan DPRD). Hasil uji MA akan dikembalikan ke DPRD, lalu DPRD ambil keputusan dan kirimkan ke presiden. Dalam 30 hari, presiden juga tentukan sikapnya," kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Di lain pihak, Ketua Paguyuban masyarakat Garut Utara Drs.Holil Aksan Umarzen menegaskan, perilaku Bupati Aceng HM Fikri bukan saja telah melukai hati rakyat dan merendahkan harkat dan derajat perempuan, tapi juga telah memberhalakan kekuasaan. Umarzen juga mengecam ucapan Aceng di salah satu TV swasta, "Saya bupati, Saya ganteng, Saya banyakduit.” Hal itu, tambahnya, menunjukan sikap yang pongah serta takabur. "Sebagai pemimpin, Fikri tidak memberikan teladan bagi warga Garut serta tidak mencerminkan sosok sebagai panutan," katanya.

Menurut H.Holil Aksan Umarzen, kasus kawin cerai singkat Bupati Aceng HM Fikri dengan Fani Octora kini sudah menjadi bola panas dan memicu ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Penyelamat Garut (KOMAT) menuangkan kemarahannya pada Bupati Aceng Fikri dalam “Resolusi Limbangan”. Dimana, para ulama dan tokoh, mendukung upaya hukum yang dilakukan pihak keluarga Fani, mendesak DPRD Garut menggunakan hak mosi tidak percaya kepada Bupati dan mendesak DPRD segara mengajukan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

Sementara kalangan tokoh pergerakan dan aktivis berencana aksi turun ke jalan menuntut mundur Bupati Aceng HM Fikri dari jabatannya. Rencana aksi unjuk rasa ini untuk menyikapi masalah Bupati Aceng Fikri yang sudah menjadi masalah harga diri masyarakat Garut. "Ini sudah bukan lagi persoalan pribadi Aceng Fikri dengan keluarga Fani, kami masyarakat Garut juga dibuat malu oleh perilaku Aceng. Jadi kami akan segera bersikap menuntut mundur dia dari jabatan Bupati," tegas H.Ee Sumarno.

Fany Lapor Polisi

Sementara itu, Senin (3/12), Fani Oktora didampingi kuasa hukumnya Dany Saliswijaya, melaporkan perbuatan mantan suaminya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan.  "Kami melaporkan perbuatan mantan suami Fani yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada unsur penipuan di dalamnya. Waktu akan mengawini Fani, dia mengatakan bahwa dia duda, ternyata bukan duda," ujar Dany yang mendampingi Fani di Bareskrim.

Sebelumnya, Fani mengaku rela menikah dengan orang nomor satu di Garut itu karena ingin melanjutkan kuliah di jurusan kebidanan. Warga Kampung Cukang Galeuh, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, itu baru lulus dari salah satu SMA di Sukabumi pada 2012. Dia dinikahi Bupati Aceng pada 16 Juli 2012 di rumah pribadinya di Copong, Garut. Baru empat hari pernikahan itu berjalan, Aceng Fikri menceraikannya dengan alasan Fani sudah tidak perawan lagi. Aceng menceraikannya langsung dengan talak tiga melalui pesan singkat (SMS).

Sementara itu, menurut Dany, Aceng berjanji kepada Fani untuk membuat surat pernikahan sepulang dari umrah. Nyatanya, Fani malah diceraikan melalui SMS. "Pernyataan Majelis Ulama Indonesia, akta mau dibuat setelah umrah, tetapi baru empat hari, diceraikan melalui SMS. Perbuatan yang tidak etis dilakukan seorang Bupati sebagai panutan rakyat, pejabat publik, tetapi tidak memberikan contoh baik buat rakyat," terang Dany.

Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar akan melakukan pendampingan khusus terhadap Fani. Hal itu dilakukan P2TP2A Jabar setelah berkoordinasi dengan P2TP2A Kabupaten Garut dan keluarga Fany. Sisi psikologis Fany dinilai perlu penanganan khusus. "Kita harus fokus pada upaya mengedepankan kepentingan terbaik buat anaknya (Fany - red)," kata Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani kepada wartawan, kemarin.

Setelah mendapat pendampingan khusus, ia berharap psikologis Fany kembali pulih dan kepercayaan dirinya tumbuh lagi. "Pendampingan yang kita lakukan melibat psikolog dan konselor," ucapnya. Pendampingan sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Hingga kini pendampingan masih berlangsung. "Ada wawancara, ada berbagai hal yang dilakukan psikolog untuk melihat, memotret keadaan psikologisnya, kemudian nanti keluar rekomendasi dan apa yang harus kita lakukan," tutur Netty. BDN/JUL/CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger