' Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab.Bogor Jumlah Sasaran Program RTLH 2011-2012 Melebihi Target - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab.Bogor Jumlah Sasaran Program RTLH 2011-2012 Melebihi Target

Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab.Bogor Jumlah Sasaran Program RTLH 2011-2012 Melebihi Target

Written By Angga Harja S on Thursday, December 20, 2012 | 7:00 AM


KAB.BOGOR - Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di era kepemimpinan Bupati Rachmat Yasin (RY) dengan menargetkan 14.000 unit di tahun 2010-2013 dipastikan bakal cepat terealisasi. Sebab, melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) selaku OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang ditunjuk untuk melaksanakan program tersebut, pelaksanaan RTLH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Seperti ditahun 2011 yang menargetkan jumlah sasaran RTLH sebanyak 3000 unit tersebar di 116 desa dan 40 kecamatan. Tetapi kenyataannya, di tahun 2012 melalui APBD Kabupaten Bogor jumlah sasaran RTLH semakin bertambah banyak yakni, 5.215 unit yang dialokasikan pada 218 desa di 40 kecamatan.

Selain dari APBD Kabupaten Bogor, Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) menggelontorkan bantuan sebanyak 4004 unit dengan nilai anggaran sekitar Rp 31.290.000.000. Untuk 1 unit RTLH akan dibantu anggaran sebesar Rp 6 juta.  Dan Pemkab Bogor juga mendapatkan bantuan RTLH sebanyak 90 unit melalui CSR (Corporate Sosial Responsibility) dari bjb (Bank Jabar Banten) di tahun 2012.

Tak hanya melaksanakan program RTLH saja dalam melakukan penataan lingkungan pemukiman perdesaan sehat. Pemkab Bogor juga melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan MCK (Mandi Cuci Kakus) yang pelaksanaannya diserahkan kepada DTBP.

Berikut pelaksanaan penataan lingkungan pemukiman perdesaan sehat yang sudah dilakukan DTBP Kabupaten Bogor di tahun 2011 dan 2012.

Dasar Hukum

1.Surat keputusan bupati nomor:769/40/kpts/per-uu/2011 tanggal 20 januari 2011,tentang desa sasaran dan besarnya bantuan dana lokasi kegiatan pengendalian penyediaan sarana air bersih dan sanitasi tahun 2011
2.Surat keputusan bupati nomor:147/35/41/kpts/per-uu/2011 tanggal 20 januari 2011,tentang desa sasaran dan besarnya bantuan dana lokasi kegiatan pengendalian pembangunan jalan lingkungan perdesaan tahun 2011
3.Surat keputusan bupati nomor:147.35/42/kpts/per-uu/2011 tanggal 20 januari 2011,tentang desa sasaran dan besarnya bantuan dana lokasi kegiatan pengendalian pembangunan lingkungan permukiman perdesaan untuk rehabilitsai rumah tidak layak huni tahun 2011

Latar Belakang Data Tahun 2009

Terdapat 49.093 Rumah tidak layak huni. Banyak Masyarakat Tidak Memiliki Jamban keluarga untuk MCK. Banyak Pemukiman dengan Jalan Lingkungan berupa tanah

Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera

Misi

Meningkatkan kesolehan sosial masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan, Meningkatakan perekonomian daaerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis perdasaan. Meningkatkan infrastuktur dan aksesibilitas daerah yg berkualitas dan terintegrasi scara  berkelanjutan. Meningkatkan pemeratan dan kualitas penyelanggaran pendidikan. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas.
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelengaran kinerja pemerintahan. Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah


Menuju 14.000 Unit RTLH 2010-2013 Ditunjang Prasarana Umum Yang Baik

Sasaran 2011: Rehabilitasi 3.000 unit RTLH tersebar di 116 Desa dan 40 Kecamatan. Pembangunan 48 unit MCK tersebar di 22 Desa dan 19 Kecamatan. Pembangunan 12.000 M2 Jalan Lingkungan (Jaling) tersebar di 12 desa dan 10 Kecamatan.


Rehabilitasi RTLH

Sasaran Program : Terehabilitasi seluruh rumah tidak layak huni yang terdapat di Kab. Bogor. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RTLH, MCK dan Jaling. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam memfasilitasi program rehab RTLH, MCK dan Jaling. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipasif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Pembangunan MCK

Kinerja Pelaksanaan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kumuh di Perkotaan dan Perdesaan. Tersedianya sarana air bersi dan sanitasi di 22 Desa yang tersebar di 19 kecamatan. Terbangunnya sarana dan prasarana dasar permukiman di 22 Desa yang terbasar di 19 Kecamatan

Pembangunan Jaling

Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan setapak perdesaan dilakukan dangan memperhatikan  kriteria - kriteria berikut: Lahan untuk ruang milik jalan (RUMIJA) telah tersedia maks 3m dan bukan merupakan ruas jalan yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan. Berorientasi kepada pengembang wilayah dan dapat berperan untuk membuka isolasi desa (jalan/penghubung desa). Menghubungkan pusat kegiatan. Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan perdesaan (lingkungan /setapak). Merupakan jalan lingkungan atau setapak (bukan asset pemda )

Pembangunan Jaling

Cara pemilihan solusi teknis sebangai berikut: Diprioritaskan ruas jalan lingkungan yang memiliki pelayanan ekonomi tinggi. Dimungkinkan untuk pembangunan jalan baru yang. Membuka isolasi desa. Menghubungkan dengan daerah pemasaran yang lebih ekonomis, pusat kesehatan dan pendidikan. Konstruksi sedarhana dangan mempertimbangkan sumberdaya setampat (tenaga karja, material, pelalatan dan ekonomi ) sehingga mampu dilaksanakan oleh masarakat perdesaan.

Komponen modul dan spesifikasi teknis adalah sebagai berikut: Jenis kontruksi jalan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan. Jalan dengan betonisasi. Jalan dengan lapis tel ford. Jalan dengan laburan aspal (buras) jalan dengan lapisan penetrasi makadam (lapen). Jalan dengan lapisan Hotmix lataston tb.3 cm dan dilengkapi dengan drainase (saluran tepi/gorong-gorong)

Kinerja Pelakasaan diukur dengan indikator -indikator sebangai berikut: Meningkatkan  Kualitas jalan Lingkungan di perkonaan dan perdesaan. Tersedianya saran jalan lingkungan di 12 Kelurahan /Desa yang tersebar di 10 Kecamatan. Terbangunnya saran dan prasarana dasar permukiman pemungkiman di 12 Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 kecamatan

Pembangunan MCK

Pemilihan prasarana MCK didasari oleh prinsip: Sumber air harus terjamin baik kualitas atau kuantitasnya agar prasarana MCK dapat berfungsi dengan baik. Lokasi pembangunan MCK haus dekat dengan penguna prasarana MCK supaya maksud dan fungsinya dapat berjalan. Limbah MCK harus dikontrol dengan baik jangan sampai menganggu lingkungan. Resapan dan saluran pembuangan harus lancar dan tidak meresap ke sumur yang ada. Kontruksinya sederhana hingga dapat dibuat oleh masyarakat. Kuat dan tahan lama sehingga kualitas bahan dan alat harus baik karena digunakan banyak orang. Perawatan mudah hingga dapat diperbaiki oleh masyarakat. Kapasitas 1 unit MCK untuk 10 KK terdiri dari 2 WC, 2 Kamar mandi dan 1 tempat cuci

Perencanaan dan Pelaksanaan

Sumber air MCK harus memenuhi syarat air bersih. Kamar mandi dan WC. Tempat cuci umum. Saluran pembuangan limbah. Septictank dan peresapan

Tata letak MCK

Perencanaan tata letak MCK (landscape) MCK harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia atau berdasar musyawarah desa yang antara lain, yaitu lay out rencana disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Harus dekat dengan sumber air tersedia. Harus relatif dekat dengan pemakai

Mekanisme Pencairan

Tahap pertama ( sebesar 50% dari nilai kontrak) dengan melampirkan: Telah dilaksanakan penandatangan dokumen perjanjian kerjasama antara Desa dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab. Bogor (kontrak). Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 dari kepala desa diketahui kecamatan. Berita acara pengajuan pembayaran tahap 1 dari dinas tata Bangunan dan Pemukiman Kab.Bogor. FC. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa dan Pembentukan Pokja. FC. Buku Rekening Kas Desa Atas Nama Bendahara Desa/pokmas untuk kelurahan. Foto Copy KYP Desa, Bendahara dan Ketua LPM/Pokmas. Rencana Penggunaan Biaya tahap 1. Kwitansi pembayaran bermaterai 6000

Pencarian dana tahap 2 sebesar 50 % apabila kegiatan fisik sudah mencapai 60%
persyaratannya: Laporan Penggunaan dana Tahap 1 berikut faktur, kwitansi dan foto pelaksanaan fisik 50 %. Rencana Penggunaan Biaya Tahap 2. Permohonan Pencarian dana tahap 2. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa. Foto Copy KTP Ketua Pokmas/LPM (khusus untuk kelurahan). Berita acara Pengajuan Pembayaran Tahap 2 dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab. Bogor. Kwitansi Pembayaran bermaterai 6000


Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencarian dana Tahap 2 jika terjadi penyimpangan pelaksanaan di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional (inspektorat).

Penandatanganan Perjanjian kerjasama Operasional ( KSO)

Perjanjian Kerja sama Oprasional antara kepala desa/kelurahan dangan kuasa pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadilan pembangunan Lingkungan permungkiman perdesaan tahun 20010 (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni). Pelaksanaan pembangunan Fisik. Infrastruktur yang di bangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketantuan-ketentuan yang berlaku. Masarakat desa setampat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat. Masyarakat  desa setampat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk kurang mampu atau penghasilan rendah. Penyediaan bahan matrial, alat angkut dan tenanga (tukang) diupayakan berasal dari daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat diadakan dari tempat lain .


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger