' KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2013 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2013

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2013

Written By lingkar jabar on Sunday, December 2, 2012 | 11:56 PM


Kebijakan pengawasan merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan pengawasan InspektoratKabupaten Bogor atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2013
Dasar HukumPenyusunanKebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BogorTahun 2013  

1.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005     Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengawasanAtasPenyelenggaranPemerintahanDesa;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2009 tentangPengelolaanBarangMilik Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.


Maksud danTujuan

Kebijakan pengawasan dimaksud untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengawasan bertujuan :
1.       
menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
2.       
menetapkan metode pengawasan yang tepat;
3.       
mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.       
mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dan;
5.       
mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.


Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap :

a.
Pelaksanaan urusan pemerintahan DaeraholehPerangkat Daerah;
b.
PelaksanaandanpembinaanataspenyelenggaraanpemerintahanDesa;
c.
Pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PemerintahKabupaten Bogor.


Ruang lingkup pengawasan, meliputi pengawasan kepada :

a.
Seluruh OPD Kabupaten Bogor
b.
Seluruh BUMD Kabupaten Bogor; dan
c.
PemerintahanDesa.


Pengawasan terhadap seluruh OPD, BUMD dan Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor

1
Pengawasan kepada OPD dan BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor terdiri dari :

a.
Pemeriksaan berkala di lingkup OPD, meliputi :

1.
Aspek Keuangan;

2.
Aspek Sumber Daya Manusia;

3.
Aspek Tugas  Pokok  dan  Fungsi;

4.
Aspek Sarana dan Prasarana; dan

b.
Penanganan kasus/pengaduan di lingkungan Pemerintah, meliputi :

1.
penyalahgunaan wewenang;

2.
hambatan dalam pelayanan;

3.
korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

4.
pelanggaran disiplin pegawai

c.
TindakLanjut Temuan Hasil Pengawasan, meliputi :
1.    TindakLanjut TP-TGR;
2.    TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
3.    TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
4.    TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten;
5.    TindakLanjut Hasil Limpahan Kasus dari KPK RI,
6.    TindakLanjut Hasil Limpahan Kasus Ombudsman, dan
7.    TindakLanjut Hasil Limpahan Kasus dari Kementrian/Lembaga

d.
Koordinasi/GelarPengawasan Daerah

e.
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan, meliputi :
1.    Evaluasi Kinerja OPD;
2.    Evaluasi wajib LP2P;
3.    Evaluasi LAKIP OPD; dan
4.    Evaluasi Pengkodean Hasil Pemeriksaan (PHP)

f.
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

g.
Pemeriksaan Berkala di Lingkup Pemerintahan Desa

h.
Fasilitasi LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

i.
Evaluasi Dana Sumbangan BOS,

j.
Monitoring danEvaluasi Kinerja OPD, meliputi :
1.    Evaluasi SPIP;
2.    Evaluasi SPM;
3.    Evaluasi Pelayanan Publik Puskesmas;
4.    Evaluasi SOP Kecamatan; dan
5.    Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas

k.

l.
Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian tertentu.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

m.
Pemeriksaan atas permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

a.
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesua I dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,
b.
teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c.
Terselenggaranya tindaklanjut hasil pengawasan.


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger